sawitsetara.co - JAKARTA - Sekitar 40 persen lahan sawit di Indonesia yang dikelola oleh petani kecil kini menghadapi ancaman serius kehilangan akses ke pasar global, terutama pasar Eropa. Ancaman itu muncul seiring diberlakukannya European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Desember 2025 — aturan ketat yang mewajibkan seluruh produk sawit memiliki ketertelusuran dan sertifikasi berkelanjutan.
Sayangnya, mayoritas petani kecil belum memenuhi syarat tersebut. Mereka belum masuk dalam sistem sertifikasi formal seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kondisi ini membuat posisi petani kecil semakin rentan di tengah perubahan standar perdagangan global.
“Ketertelusuran digital dan sertifikasi kini menjadi paspor baru untuk akses pasar global,” ujar Jusupta Tarigan, Senior Program Manager Koltiva, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Menurut data Chain Action Research dan RSPO, petani kecil yang mengelola lahan di bawah 50 hektare menyumbang sekitar 30 persen produksi minyak sawit mentah dunia. Namun di Indonesia, hanya 7 persen pabrik sawit bersertifikat yang bermitra dengan petani kecil independen, dan kurang dari 1 persen petani tersebut yang telah memperoleh sertifikasi ISPO atau RSPO.
Situasi paling mencolok terjadi di Provinsi Riau. Dari total 1,61 juta hektare perkebunan sawit petani independen, hanya sekitar 7.800 hektare (0,48 persen) yang tersertifikasi RSPO.
Untuk menjembatani kesenjangan ini, Jusupta menekankan pentingnya digitalisasi sektor sawit. Melalui inovasi seperti KoltiTrace dan KoltiSkills, Koltiva telah membantu 178.000 petani di Indonesia agar data kebun dan transaksi mereka bisa dipantau secara real-time, meningkatkan kepercayaan pembeli dan transparansi rantai pasok.
“Kami melihat digitalisasi dapat mengubah kepatuhan dari beban menjadi peluang. Tapi hal ini hanya bisa tercapai jika semua pihak bergerak bersama agar tidak ada petani kecil yang tertinggal,” tegasnya.
Salah satu bukti nyata keberhasilan pendekatan ini tampak di Kabupaten Aceh Singkil. Melalui Dashboard MSF, pemerintah daerah kini dapat memantau indikator keberlanjutan serta mempublikasikan laporan kemajuan secara transparan. Inisiatif ini digerakkan bersama sembilan LSM dan delapan lembaga pemerintah, sebagai langkah kolaboratif memastikan petani kecil ikut dalam peta besar sawit berkelanjutan Indonesia.
Dengan waktu menuju penerapan penuh EUDR yang semakin dekat, langkah digitalisasi dan sertifikasi menjadi krusial — bukan hanya untuk memenuhi aturan, tapi juga menyelamatkan masa depan jutaan petani kecil yang menjadi tulang punggung industri sawit nasional.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
