Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperkuat ketelusuran produk kelapa sawit Indonesia. Sistem ini nantinya dilengkapi lembar transaksi dan kode batang (barcode) yang memungkinkan produk bersertifikat ISPO ditelusuri hingga lokasi asal perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan, AP., M.Si, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi ISPO perlu menjadi perhatian mengingat besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menyebut pembenahan data spasial menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih lahan dan penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Satu pohon sawit tidak hanya menghasilkan minyak. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi.

Pemerintah tidak ingin regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) hanya berakhir sebagai kewajiban administratif bagi komoditas Indonesia. Kementerian Pertanian mendorong regulasi tersebut menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola perkebunan sekaligus memperkuat posisi pekebun dalam rantai nilai global.

Pemerintah memperluas sasaran pasar ekspor produk sawit Indonesia ke Afrika. Kementerian Luar Negeri menempatkan kawasan tersebut sebagai salah satu pasar baru yang potensial, bersama produk makanan dan minuman serta manufaktur.