“Kita luruskan: pajak ini tidak dikenakan karena Anda memiliki kebun sawit, melainkan hanya jika Anda secara aktif mengambil atau memanfaatkan air permukaan,” ujar Sudarsono dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur pembelian TBS, baik untuk kebun plasma maupun kebun swadaya.

Guru Besar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Y. Bayu Krisnamurthi, M.S., menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor dan kebijakan yang lebih fleksibel dalam Andalas Forum VI yang digelar pada 16–17 April 2026 di Hotel Aryaduta Palembang

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong daerah-daerah yang berpotensi menjadi motor penggerak produksi pangan dan energi. Diantranya melalui beberapa program yang mencakup penguatan pangan seperti cetak sawah serta pengembangan kelapa sawit untuk mewujudkan swasembada energi.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian BUMN mempercepat pengembangan bioenergi nasional, mulai dari biodiesel berbasis kelapa sawit hingga etanol berbasis tebu, sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi. Hal ini menjadi fokus utama dalam pertemuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan jajaran PTPN dan Danantara di Padang, Sumatera Barat.

Pemerintah menargetkan percepatan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.