Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus mendorong penguatan ekspor dan hilirisasi industri kelapa sawit melalui pemberian fasilitas kawasan berikat. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya industri, memperlancar arus barang, sekaligus memperkuat daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) menggagalkan peredaran 75.992 butir benih kelapa sawit ilegal di Lampung yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp42 miliar per tahun apabila ditanam oleh petani.

Kementerian Pertanian menyiapkan serangkaian langkah mitigasi untuk menghadapi musim kemarau berkepanjangan akibat perubahan iklim. Strategi tersebut difokuskan pada menjaga produktivitas perkebunan kelapa sawit, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mempertahankan pendapatan pekebun.

PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi pengembangan energi berbasis kelapa sawit untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Tidak hanya memanfaatkan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), perusahaan juga mulai mengembangkan pemanfaatan limbah tandan kosong sawit (TKS) sebagai bahan baku bioenergi.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menilai kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien dalam penggunaan lahan. Tingkat produktivitasnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lain membuat sawit dinilai sulit tergantikan dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menegaskan bahwa petani kecil memegang peran dominan dalam industri sawit Indonesia. Data BPDP menunjukkan sebanyak 41 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional dikelola oleh petani atau smallholders, menepis anggapan bahwa industri ini hanya bertumpu pada perusahaan besar.