Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan industri kelapa sawit harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, masyarakat, dan pembangunan daerah. Menurut dia, sebagai provinsi penghasil sawit terbesar, Riau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar kontribusi sektor tersebut semakin dirasakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun untuk Periode I Agustus 2026. Penetapan tersebut mengacu pada Berita Acara Nomor 525/08/TBS/VIII.I/2026 tentang Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara Periode I Bulan Agustus 2026.

Industri kelapa sawit masih menjadi penopang utama penerimaan negara di Provinsi Riau. Hingga pertengahan 2026, sekitar 80 persen penerimaan negara di provinsi tersebut, baik yang berasal dari pajak maupun kepabeanan dan cukai, ditopang oleh aktivitas industri sawit beserta produk turunannya.

Kelapa sawit selama ini identik dengan minyak goreng di mata sebagian masyarakat. Padahal, komoditas tersebut memiliki peran yang jauh lebih luas, mulai dari penyedia pangan, energi terbarukan, bahan baku industri, hingga menjadi penggerak ekonomi dan penyedia lapangan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Pernyataan tegas disampaikan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Brigjen Pol. Hermawan, terkait praktik pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh pabrik kelapa sawit (PKS) di bawah Rp3.000 per kilogram.

Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Provinsi Riau menetapkan harga TBS untuk periode Rabu–Selasa, 5–11 Agustus 2026, mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya