Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan, AP., M.Si, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi ISPO perlu menjadi perhatian mengingat besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah membahas mekanisme perlindungan data Indonesia dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa terkait penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Isu ini dinilai penting karena data dari rantai pasok di negara produsen, termasuk pekebun sawit, menjadi salah satu sumber informasi bagi operator yang bertanggung jawab memenuhi ketentuan tersebut.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Riau meminta pemerintah menyatukan referensi data geospasial lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi persoalan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit. Kesamaan data dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi perusahaan maupun pekebun.

Pemerintah memperluas sasaran pasar ekspor produk sawit Indonesia ke Afrika. Kementerian Luar Negeri menempatkan kawasan tersebut sebagai salah satu pasar baru yang potensial, bersama produk makanan dan minuman serta manufaktur.

Satu pohon sawit tidak hanya menghasilkan minyak. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi.

Kelapa sawit selama ini lebih banyak dikenal sebagai tanaman penghasil minyak nabati. Namun, produksi minyak ternyata hanya menyumbang sebagian kecil dari total biomassa yang dihasilkan setiap tandan buah segar (TBS).