Dukungan pembiayaan sebesar Rp60 juta per hektare membuat total alokasi dana untuk ketiga kelompok tani tersebut mencapai sekitar Rp13,4 miliar. Bantuan ini diharapkan menjadi modal penting bagi petani untuk meremajakan tanaman sawit yang sudah tua sekaligus meningkatkan produktivitas kebun dalam jangka panjang.

Persoalan tersebut menjadi sorotan utama Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) 2026 yang menghasilkan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan daya saing sawit nasional.

Program tersebut dilakukan dengan menggunakan varietas benih unggul untuk menggantikan tanaman yang telah memasuki usia lanjut.

Ketua Badan Pengurus Wilayah Riau Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI), Drs. Puncak, mengingatkan pelaku usaha perbenihan agar tidak mengabaikan legalitas dan sertifikasi benih kelapa sawit. Penggunaan bahan tanaman yang tidak memenuhi standar dinilai dapat mengancam masa depan petani dan industri perkebunan.

Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Melawi yang melibatkan enam perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pemerintah daerah, organisasi petani, serta sejumlah pihak terkait.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Persoalan legalitas lahan, kelembagaan pekebun, akses permodalan, hingga produktivitas menjadi faktor yang perlu diselesaikan untuk mempercepat peremajaan perkebunan rakyat.