Pemerintah Indonesia masih berupaya melobi Amerika Serikat agar komoditas minyak kelapa sawit tidak dikenakan tarif tambahan yang diberlakukan berdasarkan hasil investigasi Section 301 Trade Act of 1974. Hingga kini, pemerintah menunggu proses yang sedang berlangsung di pihak AS.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat kenaikan penerimaan Pungutan Ekspor (PE) komoditas kelapa sawit sepanjang semester I 2026. Hingga akhir Juni, lembaga tersebut menghimpun sekitar Rp 21 triliun, lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit dan kehutanan masih jauh dari target. Hingga 24 Juli 2026, baru 12.448 pekerja atau sekitar 20,07 persen dari target 80.926 pekerja yang telah memperoleh perlindungan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan DBH Dana Reboisasi.

Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong pekebun kelapa sawit memanfaatkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan produktivitas kebun yang mulai mengalami penurunan hasil.

Batang kelapa sawit hasil peremajaan perkebunan berpeluang menjadi salah satu bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang diakui dalam skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Peluang itu muncul setelah Indonesia bersama Jepang mengajukan usulan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani skema plasma dan swadaya pada periode 20–26 Juli 2026 sama-sama mengalami kenaikan tipis dibandingkan pekan sebelumnya.