Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.

Guru Besar Ekonomi Universitas Riau, Prof. Dr. Almasdi Syahza, menyatakan bahwa tekanan global terhadap sawit bukanlah ancaman utama, melainkan bagian dari dinamika persaingan dalam ekonomi internasional.

Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi peningkatan keterampilan serta sertifikasi bagi para buruh guna mendorong tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan kompetitif di wilayah tersebut.

“Kelapa sawit ini bukan hanya milik pengusaha, tetapi juga milik negara dan petani. Oleh karena itu, sawit menjadi prioritas untuk dikembangkan, selain mendatangkan devisa juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.

Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola sektor pertanian agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya.