
sawitsetara.co - BOGOR — Perdebatan mengenai keterkaitan perkebunan kelapa sawit dengan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra akhir 2025 kembali menguat di ruang publik. Namun, kalangan akademisi menilai isu tersebut tidak bisa dipahami secara hitam-putih dan memerlukan pembacaan yang lebih proporsional serta berbasis data ilmiah.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim (WR III) IPB University, Ernan Rustiadi, menegaskan bahwa IPB University tidak pernah memosisikan diri dalam satu pandangan tunggal terkait kelapa sawit. Menurutnya, perbedaan sudut pandang merupakan keniscayaan dalam dunia akademik.
“Jadi gini, kalau bertanya terkait sawit dengan orang-orang IPB, pasti akan menemukan perbedaan pandangan, di dalam dunia ilmiah perbedaan pendapat itu biasa. Di antara kami pun profesor gak akan sama pandangan tentang sawit,” ujar Ernan dalam Sarasehan dan Refleksi Akhir Tahun 2025 di IPB Dramaga, Bogor, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, sebagian akademisi melihat sawit sebagai komoditas strategis yang menopang kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah, hingga devisa negara. Namun di sisi lain, terdapat pula akademisi yang bersikap kritis terhadap potensi dampak lingkungan dari praktik perkebunan yang tidak dikelola dengan baik.
Dalam konteks banjir bandang, Ernan menilai tudingan yang langsung menyebut sawit sebagai penyebab utama merupakan penyederhanaan persoalan. Ia menekankan pentingnya melihat kesesuaian lahan dan faktor ekologi secara lebih menyeluruh.
“Menurut saya, kalau tanahnya sesuai, unsur haranya sesuai, sawit gak apa-apa, bukan sawit (penyebabnya), pengaruh ke perubahan iklim iya, tapi global, bukan banjir sekarang, langsung karena (kebun) sawit,” tegasnya.
Konversi Lahan Tidak Selalu Berarti Hutan Jadi Sawit
Salah satu isu yang kerap muncul dalam perdebatan publik adalah perubahan tutupan lahan. Namun Ernan menyebut, dalam praktiknya, sangat jarang hutan alam langsung dikonversi menjadi perkebunan sawit.
“Perubahan tutupan lahan juga tidak identik dengan hutan langsung jadi sawit. Bahkan, kecil sekali kemungkinan dari hutan itu langsung ke sawit. Biasanya sawit itu mengonversi yang sudah tidak ada hutannya, daerah-daerah yang sudah semak,” jelasnya.
Meski demikian, Ernan tidak menutup mata bahwa hilangnya tutupan hutan di sejumlah kawasan memang dapat meningkatkan kerentanan lahan. Kondisi tersebut menjadi semakin berisiko ketika berhadapan dengan cuaca ekstrem yang intensitasnya terus meningkat.
Banjir Bandang Berawal dari Hulu, Bukan Dataran Rendah
Menanggapi persepsi publik yang mengaitkan banjir bandang dengan perkebunan sawit, Ernan meluruskan soal aspek geografis. Ia menjelaskan bahwa banjir bandang umumnya dipicu oleh gangguan di wilayah hulu atau dataran tinggi, sementara sawit merupakan tanaman dataran rendah.
“Sawit itu tanaman dataran rendah, tidak tumbuh di dataran tinggi, sehingga gelondongan-gelondongan kayu yang terlihat (saat banjir) kan gak ada gelondongan tanaman sawit. Sekarang kebalikannya, tanaman sawit itu justru sekarang kena banjir,” ujarnya.
Menurut Ernan, penyumbatan aliran sungai di wilayah hulu lebih sering disebabkan oleh aktivitas penebangan ilegal atau pembukaan lahan di dataran tinggi, yang kemudian memicu banjir bandang ketika hujan deras terjadi.
Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Pemicu Utama
Selain faktor tata guna lahan, Ernan menyoroti peran perubahan iklim sebagai latar belakang utama meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana. Ia menyebut fenomena cuaca ekstrem pada akhir 2025 sebagai sesuatu yang bersifat extraordinary, bahkan dipengaruhi oleh siklon yang tidak reguler.
“Dampak dari perubahan iklim adalah semakin tingginya cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem itu dari tahun ke tahun semakin tinggi intensitasnya, yang tadinya 20–30 tahun sekali, sekarang jadi lebih cepat,” ungkapnya.
Curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, lanjut Ernan, menjadi pemicu utama rangkaian bencana yang terjadi, sehingga masyarakat perlu memahami persoalan ini secara lebih utuh dan proporsional.
Dengan pendekatan tersebut, Ernan berharap diskursus publik mengenai sawit dan bencana tidak terjebak pada generalisasi, melainkan mendorong perbaikan tata kelola lingkungan, penguatan kawasan hulu, serta mitigasi risiko perubahan iklim ke depan.


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *