Akibat Banjir Petani Sawit Aceh Tenggara Terjepit, Panen Ada Tapi Tak Terangkut ke PKS

sawitsetara.co - Petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tenggara tengah menghadapi situasi sulit pascabanjir. Meski kebun sudah kembali bisa dipanen, hasil tandan buah segar (TBS) justru tak kunjung sampai ke pabrik kelapa sawit (PKS). Penyebabnya, sejumlah jembatan yang menjadi jalur utama angkutan sawit rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.

Kerusakan infrastruktur tersebut membuat banyak penyedia armada angkutan menolak mengangkut TBS petani. Akibatnya, sebagian hasil panen terpaksa dibiarkan membusuk di kebun karena tak memiliki akses menuju PKS.

“Beberapa jembatan yang menjadi jalur angkutan sawit rusak. Memang ada jalan alternatif, tapi jaraknya jauh dan tidak semua armada mau lewat,” ujar Ketua Apkasindo Aceh Tenggara, Arisman.

Menurut Arisman, mayoritas TBS petani Aceh Tenggara selama ini dijual ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Namun, kondisi jalan yang rusak membuat biaya angkutan melonjak tajam.

“Dalam kondisi normal, ongkos angkut sekitar Rp100 per kilogram. Sekarang sudah naik menjadi Rp250 sampai Rp300 per kilogram,” ungkapnya.

Meski sebagian petani masih bersedia membayar ongkos angkut yang mahal, keterbatasan armada menjadi persoalan utama. Banyak pengusaha angkutan memilih tidak beroperasi karena risiko kerusakan kendaraan dan akses yang sulit.

“Petani sebenarnya sudah banyak keluar biaya. Panen saja harus dilangsir dari kebun ke titik kumpul, lalu dilangsir lagi menuju PKS. Ongkosnya berlapis,” jelas Arisman.

Ia menambahkan, tekanan biaya tersebut membuat posisi petani semakin terjepit. Jika di tengah kondisi sulit ini harga TBS juga ditekan atau dipermainkan, kerugian petani akan semakin besar.

“Kami berharap perusahaan mau membantu menyediakan armada angkutan untuk melangsir sawit petani ke PKS dan tidak mempermainkan harga. Petani sudah terlalu banyak menanggung beban,” tegasnya.

Selain itu, Arisman juga meminta perhatian pemerintah, khususnya melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), agar turun tangan membantu petani terdampak banjir.

“Kami berharap kondisi ini dilihat pemerintah. Dana BPDP bisa dialokasikan untuk membantu petani korban banjir, misalnya melalui perbaikan jalan dan jembatan agar aktivitas angkutan kembali normal,” pungkasnya.