sawitsetara.co - BANGKA - Jajaran pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka mendatangi Bupati Bangka, Fery Insani, untuk melakukan audiensi dan menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang dihadapi petani sawit. Pertemuan berlangsung pada Kamis (11/12/2025) di Rumah Dinas Bupati Bangka.
Ketua APKASINDO Bangka, Jamaludin, menegaskan bahwa APKASINDO merupakan wadah besar yang menaungi petani sawit seluruh Indonesia dengan total 164 organisasi dari 24 provinsi penghasil sawit. Ia menekankan bahwa APKASINDO selama ini menjadi mitra pemerintah karena turut berkontribusi terhadap Dana Bagi Hasil Sawit (DBHS). Karena itu, ia berharap DBHS dapat kembali dipergunakan secara tepat untuk kepentingan petani.
Jamaludin mengungkapkan, persoalan pertama yang dikeluhkan adalah tidak pernah dilibatkannya APKASINDO dalam penentuan penerima BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHS. Bahkan, menurutnya, penerima manfaat kerap tidak tepat sasaran.
“Yang seharusnya tercover itu pemanen, tukang loading, sopir, tukang nyemprot—mereka pekerja sawit. Tapi faktanya sering tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan pengelolaan data BPJS petani sawit berada di Dinas Sosial, padahal seharusnya berada di bawah Dinas Tenaga Kerja. Minimnya koordinasi dengan APKASINDO juga dikeluhkan, mengingat organisasi inilah yang paling memahami kondisi lapangan dan mengetahui nama-nama pekerja perkebunan.
APKASINDO Bangka turut meminta agar pembuatan STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dipermudah. Menurut Jamaludin, STDB penting karena menjadi syarat untuk pengajuan bantuan, pupuk, hingga legalitas lahan. Ia juga menyebut bahwa DBHS seharusnya dapat menjadi sumber biaya untuk pengurusan STDB.
“Tadi sudah kita sampaikan, STDB ini juga membawa keuntungan bagi Pemda karena kalau ada STDB, PBB-nya bisa ditarik,” katanya.
Selain itu, APKASINDO juga menyoroti persoalan klasik terkait timbangan TBS di perusahaan yang diduga tidak akurat. Mereka meminta tera ulang timbangan dilakukan tiap tiga bulan.
Dalam audiensi tersebut, APKASINDO juga meminta dukungan Bupati untuk lebih gencar mensosialisasikan program beasiswa anak petani sawit yang prospeknya dinilai sangat baik, namun belum banyak diketahui masyarakat.
Menanggapi keluhan para petani, Bupati Bangka, Fery Insani, menyatakan pihaknya siap mengakomodir dan menindaklanjuti semua usulan. Ia didampingi staf bidang anggaran yang menjelaskan bahwa DBHS Kabupaten Bangka tahun 2026 mencapai Rp2,8 miliar.
Dari jumlah itu, Rp200 juta dapat dialokasikan untuk membiayai BPJS Ketenagakerjaan petani sawit. Dengan premi Rp16.800 per orang per bulan, dana tersebut dapat mengcover sekitar 1.000 pekerja.
“Dari data Dinsos, masih ada puluhan ribu pekerja perkebunan yang belum tercover. Dengan DBHS ini, setiap tahun bisa kita tambah seribu,” ujar Fery.
Ia juga memerintahkan agar APKASINDO Bangka dilibatkan dalam proses pendataan dan penentuan penerima BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk persoalan STDB, Fery menyebut sudah mendelegasikan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Bangka. Sementara mengenai keluhan soal tera ulang timbangan, pihaknya akan mengecek kewenangan apakah berada pada kabupaten atau provinsi.
“Tentu akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan audiensi ini, pemkab berharap sinergi antara pemerintah daerah dan APKASINDO semakin kuat untuk memastikan hak-hak petani sawit terpenuhi dan tata kelola sawit di Bangka lebih baik ke depannya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
