sawitsetara.co - JAKARTA – Hampir dua jam lamanya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Pimpinan DPRD Bangka Selatan melakukan diskusi ringan interaktif yang membahas persoalan serta solusi bagi petani sawit.
Dari APKASINDO, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Dr. Gulat Manurung (Ketua Umum DPP APKASINDO) yang didampingi Qayuum Amri (Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi DPP APKASINDO) dan Yuwono Nugroho (Media Relation DPP APKSINDO).
Sedangkan DPRD Bangka Selatan dinakhodai Erwin Asmadi (KETUA DPRD) beserta jajarannya antara lain H. Kamarudin (Wakil Ketua 1), Rusi Sartono (Wakil Ketua 2), dan Sudarlin (Kanid Perkebunan Bangka Selatan).
“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp 3.000/Kilogram (kg). Jauh di bawah ketetapan harga TBS (tandan buah segar) provinsi,” ujar Erwin Asmadi.
Menurut Erwin, petani sawit di daerahnya protes dengan kondisi tersebut karena harga TBS yang diterimanya sekitar Rp2.800-an per kilo. Padahal, harga CPO dunia sedang mengalami lonjakan tetapi kondisi berbeda dihadapi petani dengan lemahnya harga sawit.
“Mereka (petani) marah ke kami. Karena anggota dewan dinilai tidur, tidak bekerja. Makanya, harapan kami pertemuan ini membawakan hasil setelah diskusi dengan APKASINDO,” tegas Erwin Asmadi dari PDI Perjuangan ini.
Rusi Sartono juga mendapatkan laporan dari konstituennya bahwa harga petani di bawah penetapan harga provinsi. Petani menerima harga di kisaran Rp2.700-Rp2.800/kg.
“Bahkan, terjadi potongan timbangan antara 7 persen sampai 8 persen. Petani yang harus menanggung beban tersebut,” jelas Rusi.
Harapan kami, dikatakan Rusi, ada pabrik sawit yang dikelola petani menerima harga yang adil.”Bisa juga pabrik sawit mini untuk mengolah hasil panen petani,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Bangka Selatan, jumlah pabrik sawit di wilayahnya mencapai 5 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat satu pabrik sawit dengan kebun dan empat kebun lainnya tanpa kebun (komersial).
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Manurung, MP., C.IMA., C.APO menjelaskan bahwa saat ini perkebunan sawit yang dikelola petani sekitar 93% dikelola petani swadaya. Pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan terhadap kepentingan petani swadaya salah satunya pabrik sawit tanpa kebun.
“Saat ini, muncul wacana pelarangan pabrik sawit tanpa kebun di Indonesia. Padahal, keberadaan mereka ini menjadi penyeimbang tata niaga harga buah sawit bagi petani swadaya,” tambahnya.
Data menunjukkan, kata Gulat, petani plasma dari era 1980-an sampai 2025 secara berangsur semakin kecil. Dari data APKASINDO, luas perkebunan sawit pola plasma/PIR sekitar 700 ribu hektare, dari awalnya 1,8 juta hektare.
Gulat menekankan bahwa kehadiran pabrik sawit komersial atau pabrik sawit tanpa kebun ini membuat kompetisi sehat. Tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik. Sekarang ini yang dibutuhkan bagaimana semua pabrik sawit mematuhi regulasi pemerintah.
“Ketika pabrik sawit dengan kebun yang curang dalam melakukan pembelian TBS Petani Plasmanya. Harusnya menjadi tugas utama Direktorat Perkebunan baik pusat serta daerah untuk mengawasi. Wajar saja apabila petani plasma tidak dirawat dengan baik sesuai Permentan 13/2024, akan terjadi ‘perceraian’, jangan salahkan tetangga, itu sangat sederhana,” tambah Gulat.
Lulusan S-3 Universitas Riau ini merasa resah dengan tudingan dari organisasi sawit lain bahwa pabrik sawit tanpa kebun mengakibatkan produksi turun. Tuduhan ini jelas tidak memiliki landasan kuat karena ingin menggeser persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Turunnya produksi minyak sawit di perusahaan inti, bukan disebabkan pabrik sawit tanpa kebun. Kalau petani plasma sebagai mitranya dirawat bagus, pastilah produksi bagus dan kesejahteraan juga meningkat,” kata Gulat.
“Ini kalau pabrik sawit tanpa kebun dilarang, bisa “chaos” di lapangan. Harga bisa turun drastis karena tidak ada penyeimbang,” tambahnya.
Sebagai solusi, kata Gulat, pabrik sawit tanpa kebun dapat diikat melalui kemitraan petani swadaya untuk memastikan ketertelusuran bahan baku dan menjaga stabilitas harga. Aturan pemerintah sudah mengatur soal ini tinggal pelaksanaan saja.
“Kalau ketahuan membeli TBS bukan dari mitra baru cabut izinnya. Konsep ini akan berdampak positif , dimana semua harga di PKS wajib mengacu ke harga disbun [Harga Mitra],” jelas Gulat.
Gulat menegaskan jika ada keinginan membatasi pabrik sawit itu jelas bertujuan monopoli. Jika PKS wajib bermitra, maka harus ada regulasi yang memandatorikan semua PKS wajib bermitra tanpa terkecuali.
“Kami ingin petani swadaya sejahtera dan punya masa depan jelas. Jangan lagi, ada petani menanggung beban akibat potongan dari pabrik sawit. Begitupun ketika ada kebijakan pungutan ekspor, harga TBS petani juga kena diskon. Namun demikian, kami dukung kebijakan Presiden Prabowo yang selama ini punya perhatian besar bagi kemakmuran petani,” urainya.
Setelah mendengar pemaparan tersebut, Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi langsung menyatakan setuju dengan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit. Hal ini sejalan dengan arah partainya yang pro kepada wong cilik.
“Kami tidak setuju pabrik sawit tanpa kebun ditutup. Harga TBS lebih stabil dan diuntungkan. Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kebun dan tanpa kebun,” pungkasnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
