sawitsetara.co - PASER - Sebanyak 12 koperasi petani sawit binaan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) resmi memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Seluruh proses sertifikasi tersebut dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser, tanpa membebani petani sedikit pun.
Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Timur, Betmen Siahaan, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari proses panjang pendampingan serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.
“Prosesnya cukup panjang. Kami melakukan lobi-lobi dengan pemerintah daerah agar sertifikasi ISPO ini bisa dibiayai APBD. Alhamdulillah disetujui pada tahun 2025 untuk 12 koperasi dan sertifikasinya sudah keluar. Tahun 2026 ini ada 5 koperasi lagi yang sedang dalam tahap audit,” ujar Siahaan saat dihubungi sawitsetara.co.
Dengan demikian, total koperasi yang diproses menuju sertifikasi ISPO mencapai 17 koperasi, dengan 12 di antaranya telah resmi menerima sertifikat, sementara 5 lainnya masih menunggu hasil audit.
Siahaan menjelaskan, 12 koperasi tersebut merupakan koperasi yang lahannya telah mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan total luas kebun sekitar 3.000 hektare. Secara keseluruhan, APKASINDO Kabupaten Paser membina sekitar 8.000 hektare kebun sawit yang ditargetkan tersertifikasi ISPO.
“Kategori koperasi yang bisa ikut sertifikasi ini adalah yang sudah PSR. Itu salah satu syarat penting. Dari 12 koperasi ini luasnya kurang lebih 3.000 hektare,” jelasnya.
Ia menambahkan, respons Pemerintah Kabupaten Paser sangat positif terhadap program tersebut. Bahkan, Bupati Paser secara langsung memberikan dukungan dan menerima APKASINDO sebagai mitra strategis.
“Respon pemerintah sangat baik. Saya sendiri sebagai ketua dipanggil langsung oleh Bupati. Penyerahan sertifikat dilakukan secara khusus, kemudian dilanjutkan pembahasan di Dinas Perkebunan. Ini satu-satunya program sertifikasi ISPO yang dibiayai APBD kabupaten,” ungkap Siahaan.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pembiayaan sertifikasi ISPO, tetapi juga sejak proses awal berupa pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
“Di Kabupaten Paser, STDB itu dibiayai pemerintah, gratis untuk petani. Sampai ke ISPO pun dibiayai seluruhnya. Petani tidak mengeluarkan uang sedikit pun, bahkan Rp5 pun tidak,” tegasnya.
APKASINDO juga membentuk dan mendanai Internal Control System (ICS) di setiap koperasi. SDM pendamping tersebut digaji melalui anggaran daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, termasuk biaya pelatihan dan administrasi koperasi selama satu tahun penuh.
“Peran APKASINDO sangat besar di pendampingan. Banyak tantangan dalam sertifikasi ISPO, mulai dari dokumen, SDM, hingga kesiapan kebun. Kami siapkan pendampingan internal dan eksternal agar saat audit dinyatakan lulus,” katanya.
Siahaan mengakui, proses sertifikasi ISPO bukan hal mudah karena banyaknya persyaratan teknis yang harus dipenuhi, seperti gudang pupuk, pengelolaan limbah, hingga tata kelola kebun yang ketat. Bahkan, ada dua koperasi yang terpaksa mundur karena keterbatasan SDM.
Namun hasilnya dinilai sangat membanggakan. Saat audit dilakukan oleh tim dari Jakarta, kebun-kebun binaan APKASINDO dinilai layak dan berkualitas.
“Tim audit datang tanpa pemberitahuan lokasi, mereka acak kebun yang akan diperiksa. Alhamdulillah hasilnya sangat baik,” ujarnya.
Terkait dampak ekonomi, Siahaan menyebut sertifikasi ISPO membuka peluang kemitraan langsung dengan pabrik kelapa sawit (PKS). Saat ini, APKASINDO telah menjalin komitmen dan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa PKS bersertifikat ISPO.
“Sudah ada komitmen kemitraan dengan PKS. Harapannya ke depan ada peningkatan harga TBS petani, karena kualitas dan pengawasan kebun sudah terjamin,” katanya.
Tidak berhenti di ISPO, APKASINDO Kabupaten Paser menargetkan sertifikasi RSPO sebagai langkah lanjutan.
“Yang 12 koperasi ini tidak akan berhenti. Target berikutnya adalah RSPO. Ini sudah kami sampaikan dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengurus dan pendamping koperasi,” ujar Siahaan.
Ia juga menyampaikan harapan besar kepada pemerintah daerah untuk terus mendukung program PSR, mengingat masih terdapat sekitar 9.000 hektare kebun yang menunggu proses peremajaan, namun terkendala administrasi pertanahan.
“Harapan kami, pemerintah daerah bisa membantu penyelesaian kendala di BPN. Kalau PSR ini tertunda, kerugiannya besar bagi masyarakat,” tutupnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
