KONSULTASI
Logo

APKASINDO Minta Wajib ISPO 30 Persen Ditunda, Usulkan Lima Klaster Sertifikasi bagi Petani Sawit

19 November 2026
AuthorHendrik Khoirul
EditorHendrik Khoirul
APKASINDO Minta Wajib ISPO 30 Persen Ditunda, Usulkan Lima Klaster Sertifikasi bagi Petani Sawit

sawitsetara.co – MEDAN — Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Medali Emas Manurung, M.P., C.I.MA., C.APO meminta pemerintah membatalkan rencana kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebesar 30 persen bagi perusahaan atau pabrik kelapa sawit (PKS).

Dr. Gulat menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani petani sawit rakyat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagai alternatif, ia mengusulkan penerapan lima klaster ISPO yang disesuaikan dengan kemampuan petani dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Gulat setelah pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) APKASINDO Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026). Dalam agenda tersebut, Ir. Gusdalhari Harahap kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APKASINDO Sumatera Utara.

Dr. Gulat mengungkapkan kekhawatirannya menjelang pembahasan kebijakan wajib ISPO 30 persen di Kementerian Pertanian pada Kamis (19/11/2026). Ia berharap pemerintah membuka ruang bagi aspirasi petani sebelum mengambil keputusan.

“Kami berharap Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dirjen Perkebunan, dan Ibu Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan mendengar petani sawit dengan segala keterbatasannya. Batalkan wajib ISPO 30 persen,” kata Dr. Gulat.

sawitsetara

Menurut dia, kebijakan sertifikasi seharusnya didahului dengan upaya mempersiapkan petani. Salah satu caranya melalui pengelompokan atau klasterisasi berdasarkan kemampuan memenuhi persyaratan ISPO. Dr. Gulat menawarkan lima tingkatan klaster, yakni platinum, gold, silver, bronze, dan kelompok petani yang belum mampu memenuhi persyaratan ISPO.

Klaster platinum diberikan kepada petani yang memenuhi lima persyaratan ISPO. Klaster gold untuk empat persyaratan, silver untuk tiga persyaratan, sedangkan bronze untuk petani yang baru memenuhi satu hingga dua persyaratan. Adapun kelompok terakhir diperuntukkan bagi petani yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Dr. Gulat mengatakan hasil penelitian APKASINDO menunjukkan sekitar 75 persen petani sawit hanya mampu memenuhi satu hingga dua persyaratan ISPO. Karena itu, pendekatan bertahap dinilai lebih realistis dibandingkan penerapan kewajiban yang berpotensi menyulitkan petani.

“Dari hasil penelitian kami, 75 persen petani sawit kalau disuruh memenuhi persyaratan ISPO, hanya bisa memenuhi satu sampai dua persyaratan. Maka mereka masuk klaster bronze,” ujarnya.

Ia berharap Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan dapat mempertimbangkan usulan tersebut. Dengan sistem klaster, petani memiliki kesempatan meningkatkan pemenuhan persyaratan secara bertahap tanpa langsung terbebani standar yang belum mampu mereka penuhi.

sawitsetara

Petani Sawit Sumatera Utara Minta Kebijakan Ditinjau

Kekhawatiran terhadap rencana wajib ISPO 30 persen juga disampaikan pengurus APKASINDO dari sejumlah kabupaten di Sumatera Utara. Ketua DPW APKASINDO Sumatera Utara terpilih, Gusdalhari Harahap, menyoroti proses pembahasan kebijakan yang dinilainya belum melibatkan petani secara proporsional.

“Kami berharap nasib petani kelapa sawit di Indonesia jangan ditentukan akibat FGD yang tidak melibatkan keterwakilan para pelaku kelapa sawit, terutama kami sebagai petani kelapa sawit rakyat,” kata Gusdalhari.

Ia mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang lebih banyak melibatkan GAPKI dan institusi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ISPO. Menurut dia, petani sebagai pihak yang akan terdampak langsung harus memperoleh ruang menyampaikan aspirasi. Gusdalhari berharap pemerintah, mulai dari Direktur Jenderal Perkebunan hingga Presiden Prabowo Subianto, mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Aspirasi serupa disampaikan perwakilan petani dari Tapanuli Selatan, Asahan, Labuhanbatu Utara, dan Padang Lawas Utara. Perwakilan petani Tapanuli Selatan meminta Presiden membatalkan rencana kewajiban ISPO 30 persen bagi petani swadaya. Mereka menilai kondisi perkebunan di daerah terpencil masih membutuhkan pembinaan dan persiapan.

Sementara itu, petani dari Kabupaten Asahan mengaku belum sanggup melaksanakan kebijakan sertifikasi tersebut. “Kami petani sawit sangat bergantung kepada Bapak untuk memutuskan kiranya pelaksanaan ISPO bagi petani sawit ditunda atau ditinjau kembali. Terus terang kami belum sanggup untuk melaksanakan ISPO seperti kebijakan yang dikeluarkan,” ujar perwakilan petani Asahan.

Petani Kabupaten Labuhanbatu Utara juga menyampaikan permohonan penundaan. Mereka menilai kesiapan petani di daerah tersebut belum memadai untuk memenuhi kewajiban sertifikasi. Adapun perwakilan Padang Lawas Utara mengkhawatirkan penerapan kebijakan tersebut akan semakin menekan kondisi ekonomi petani. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) dan keberlangsungan usaha perkebunan rakyat.

Tags:

Berita SawitISPO

Berita Sebelumnya
Aceh Percepat Hilirisasi Sawit di Barsela, Bidik Investasi dan Industri Pengolahan

Aceh Percepat Hilirisasi Sawit di Barsela, Bidik Investasi dan Industri Pengolahan

Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu perhatian utama. Kawasan Barsela dinilai memiliki areal perkebunan dan kapasitas produksi sawit yang besar.

18 November 2026Berita

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *