APKASINDO Soroti Rendahnya Capaian Sertifikasi ISPO dan Tekanan EUDR di 2025

sawitsetara.co - JAKARTA – Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menyoroti rendahnya capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun sawit rakyat.

“Bukan rahasia lagi, bahwa implementasi ISPO untuk petani sawit sangat rendah,” ujar Dr. Gulat.

Sorotan tersebut Dr. Gulat sampaikan didampingi Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST., MM., C.APO, dalam Refleksi Sawit Rakyat 2025 sekaligus Menapak Optimisme 2026 di kanal YouTube DPP APKASINDO pada Jumat (9/1/226).

“Berdasarkan catatan APKASINDO, hingga Desember 2025, luas kebun sawit rakyat yang telah tersertifikasi ISPO baru mencapai 0,95 persen atau setara dengan 64.600 hektare,” kata dia.

Menurut Dr. Gulat, Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total luas perkebunan sawit rakyat yang mencapai 6,87 juta hektare yang dikelola petani sejak diberlakukannya Permentan ISPO tahun 2011.

Kondisi ini, lanjut dia, menjadi tantangan besar, terutama di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan dan ketertelusuran produk sawit.

Terkait isu global, Dr. Gulat juga menyinggung peran APKASINDO dalam menghadapi tekanan internasional, termasuk kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan berbagai kampanye negatif terhadap sawit.

“APKASINDO sangat berperan dalam melakukan kampanye positif sawit ke berbagai negara,” katanya.

Dengan dukungan BPDP, Kemenko Perekonomian, dan CPOPC, APKASINDO telah menjadi bagian penting dari tim diplomasi sawit internasional yang membawa suara petani sawit rakyat ke dunia.

Ia menegaskan bahwa upaya diplomasi tersebut menunjukkan hasil yang membanggakan. “APKASINDO sudah menjadi bagian penting dari tim diplomasi sawit internasional yang dikelola oleh petani sawit rakyat, dan hasilnya sangat memuaskan serta membanggakan Indonesia di mata dunia,” tutup Dr. Gulat.

Sebelum, Dr. Rino Afrino, ST., MM., C.APO, juga menyampaikan laporan terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2025 yang didukung oleh dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Namun demikian, ia menilai bahwa kinerja BPDP selama 2025 masih belum optimal untuk kepentingan khusus petani sawit, terutama dalam kegiatan PSR dan bantuan sarana dan prasarana seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta sarana jalan perkebunan.

“Dalam perjalanan BPDP selama 2025, kami melihat BPDP berhasil untuk kepentingan umum, tapi belum optimal untuk kepentingan khusus petani sawit, utamanya terkait kegiatan PSR dan sarpras berupa bantuan alsintan, pupuk, dan sarana jalan perkebunan,” tegasnya.

Menurut Dr. Rino, indikator lemahnya dukungan tersebut terlihat dari capaian target PSR sejak 2017. Secara khusus pada tahun 2025, realisasi PSR masih berada di bawah 40 persen.

Berdasarkan survei DPP APKASINDO tahun 2024, produktivitas perkebunan sawit rakyat masih tergolong rendah. Untuk petani sawit tipologi bermitra, produksi tandan buah segar (TBS) hanya berkisar 0,82 sampai 1,6 ton per hektare per bulan, dengan produksi CPO sekitar 2,1 sampai 2,4 ton per hektare per tahun.

“Lebih tragis lagi untuk produktivitas petani sawit swadaya, di mana produksi TBS hanya 0,6 sampai 1,1 ton per hektare per bulan dan produksi CPO hanya 1,2 sampai 1,6 ton per tahun,” kata Dr. Rino.