Biodiesel B50 Dinilai Bisa Jadi "Genta Kematian" Industri Sawit Nasional

sawitsetara.co - JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi, mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengancam kelangsungan industri sawit nasional jika tidak dihitung secara matang.

Program B50 adalah kebijakan pencampuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit (FAME) ke dalam bahan bakar solar. Meski bertujuan mendorong transisi energi hijau dan mengurangi impor BBM, penerapan B50 justru dinilai bisa menekan sektor sawit dari berbagai sisi.

"Kalau tidak dihitung dengan cermat, B50 bisa menjadi genta kematian bagi industri sawit Indonesia," tegas Bayu dalam Forum FGD yang digelar Universitas Indonesia (Pranata UI) di Jakarta.

Indonesia saat ini memproduksi sekitar 49,5 juta ton CPO per tahun, sementara kebutuhan B50 akan mendorong kebutuhan domestik hingga 59 juta ton per tahun. Artinya, ada kekurangan hampir 10 juta ton. Ketimpangan ini dikhawatirkan akan mengganggu pasokan dalam negeri dan memukul ekspor.

Simulasi yang dikaji Pranata UI menunjukkan, meski kebijakan B50 bisa menghemat devisa impor solar hingga Rp172,35 triliun, potensi kerugian dari turunnya ekspor CPO justru lebih besar, mencapai Rp190,5 triliun.

Selain itu, harga minyak goreng diprediksi naik hingga 9%, dan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit bisa naik Rp618 per kilogram. Namun jika tarif pungutan ekspor CPO dinaikkan untuk menutup subsidi biodiesel, harga TBS justru bisa tertekan ke Rp1.725 per kg.

"Kita harus hati-hati. Target energi harus seimbang dengan ekspor dan kesejahteraan petani," ujar Bayu.

Bayu juga mengungkapkan bahwa industri sawit nasional saat ini sudah stagnan, baik dari sisi produksi maupun investasi. Ia menilai ketidakpastian kebijakan menjadi salah satu penyebab utamanya.

"Sawit kita kuat, tapi bisa tumbang kalau kita sendiri yang salah arah," tambahnya.

Kajian Pranata UI menekankan pentingnya kebijakan biodiesel yang terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada transisi energi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan keberlangsungan industri sawit dan stabilitas ekonomi nasional.