sawitsetara.co - Kelapa sawit dinilai menjadi salah satu komoditas strategis yang dapat menjadi penggerak integrasi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan kerja sama lintas provinsi yang menghubungkan sentra produksi dengan kawasan industri dan jalur ekspor.
Usulan tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Bobby menawarkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi Sumatera. Salah satu yang paling berkaitan dengan sektor sawit adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, mulai dari basis produksi hingga basis industri.
Menurut Bobby, potensi hilirisasi sawit di Sumatera masih sangat besar. Ia mencontohkan kelapa sawit Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan industri hilir sawit di Pulau Sumatera masih terbuka lebar, terutama jika potensi produksi antarprovinsi dapat dihubungkan dengan kawasan industri dan pasar ekspor.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatera. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” kata Bobby, dikutip dari laman Pemprov Sumut, Rabu (9/9/2026).
Selain hilirisasi, Bobby menilai konektivitas logistik menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing komoditas Sumatera, termasuk sawit.
Ia mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera. Karena itu, pengembangan kawasan antarprovinsi secara terpadu dinilai diperlukan untuk menekan persoalan konektivitas dari sentra produksi menuju kawasan industri dan jalur perdagangan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan sentra produksi komoditas serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Jalur tersebut nantinya diarahkan untuk memusatkan hasil bumi menuju jalur ekspor internasional melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia, dengan tujuan utama Tiongkok dan India.
Bagi sektor sawit, konektivitas tersebut berpotensi memperkuat keterhubungan antara sentra perkebunan, industri pengolahan, hingga pasar ekspor. Integrasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Sumatera tidak hanya sebagai basis produksi komoditas, tetapi juga basis industri pengolahan.
Skema ketiga yang ditawarkan Bobby adalah kerja sama berbasis proyek tepat waktu melalui pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi se-Sumatera.
Skema tersebut akan dilengkapi dengan pembiayaan sindikasi perbankan yang melibatkan delapan bank pembangunan daerah milik 10 provinsi.
Menurut Bobby, skema kerja sama tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong berbagai proyek strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas wilayah, termasuk penguatan rantai nilai komoditas unggulan.
Sementara skema keempat berkaitan dengan stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis sebagai bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan nasional.
Pemprov Sumut sendiri telah membangun gudang penyangga pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Besarnya peluang integrasi ekonomi tersebut didukung oleh kekuatan komoditas perkebunan Sumatera. Data ekonomi menunjukkan Pulau Sumatera berkontribusi 22,08 persen terhadap produk domestik bruto nasional pada triwulan I 2026, setara lebih dari Rp1.361 triliun.
Kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun pada semester I 2026.
Khusus sektor perkebunan, Sumatera memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Pulau ini menyumbang lebih dari 55 persen produksi kelapa sawit nasional dan sekitar 75 persen produksi karet nasional.
Komoditas lainnya juga memiliki kontribusi besar, dengan kopi mencapai 74 persen, kelapa dan tebu di atas 30 persen, serta kakao dan perikanan di atas 20 persen.
Besarnya kontribusi sawit tersebut membuat integrasi rantai nilai antarprovinsi menjadi penting. Dengan menghubungkan sentra produksi, industri pengolahan, infrastruktur logistik, pembiayaan, hingga pasar ekspor, potensi sawit Sumatera diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam kawasan.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan persetujuannya terhadap gagasan kerja sama antarprovinsi tersebut. Menurutnya, kerja sama perlu terus dilanjutkan untuk mendorong pemerataan pembangunan di kawasan Sumatera.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” kata Al Haris.
Dengan kekuatan produksi sawit yang mencapai lebih dari separuh produksi nasional, Sumatera memiliki modal besar untuk memperkuat industri hilir berbasis perkebunan.
Integrasi rantai nilai, pembangunan konektivitas logistik, pembentukan BUMD bersama, serta penguatan agribisnis menjadi bagian dari gagasan besar untuk mengubah Sumatera dari sekadar basis produksi komoditas menjadi kawasan industri pengolahan yang terintegrasi dan memiliki daya saing ekspor.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
