Bukan Salah Sawitnya, Melainkan Cara Mengelolanya

sawitsetara.co - JAKARTA — Kelapa sawit kembali berada di persimpangan jalan. Di tengah perannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan orang, komoditas ini terus dibayangi stigma kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Perdebatan publik pun kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: pembelaan tanpa kritik atau penolakan total.

Advokat dan Sekretaris Perkumpulan Environmental, Social, and Governance (ESG) Indonesia, Yuli Swasono, S.H., M.H., CLA., menilai persoalan utama sawit Indonesia bukan terletak pada komoditasnya, melainkan pada cara memahami dan mengelolanya.

“Sawit terlalu sering disederhanakan sebagai isu lingkungan semata. Padahal ia adalah sistem ekonomi, sosial, dan tata kelola yang kompleks,” kata Yuli, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Menurut Yuli, kompleksitas tersebut kini memasuki fase baru seiring menguatnya penerapan prinsip ESG di tingkat global. ESG tidak lagi sekadar jargon keberlanjutan, melainkan telah menjadi bahasa kepercayaan pasar internasional—menentukan apakah suatu industri layak didanai, diterima, dan dipertahankan dalam rantai pasok global.

Dalam konteks lingkungan, Yuli mengakui tudingan sawit sebagai penyumbang deforestasi tidak sepenuhnya keliru, namun juga tidak utuh. Secara biologis, sawit merupakan tanaman penghasil minyak paling efisien di dunia. Produktivitasnya bahkan bisa delapan hingga sepuluh kali lebih tinggi dibanding kedelai atau bunga matahari.

“Mengganti sawit dengan tanaman lain justru berpotensi memperluas kebutuhan lahan secara global,” ujarnya.

Masalahnya, kata Yuli, terletak pada tata kelola lanskap. Legalitas lahan yang belum tuntas, lemahnya perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pengelolaan gambut yang inkonsisten, hingga kebakaran berulang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa tata kelola yang kuat, efisiensi sawit yang seharusnya menjadi keunggulan justru berubah menjadi risiko ekologis.

Di sinilah ESG menawarkan perubahan paradigma. Isu lingkungan tidak lagi diposisikan sebagai beban atau ancaman reputasi, melainkan bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Pengendalian deforestasi, pemetaan berbasis data, hingga peremajaan kebun rakyat dipandang bukan sekadar tuntutan moral, melainkan investasi masa depan industri sawit.

Sementara itu, dimensi sosial kerap terpinggirkan dalam perdebatan global. Padahal, sekitar 20 juta orang di Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri ini—mulai dari petani kecil, buruh kebun, pekerja pabrik, hingga pelaku ekonomi desa. “Sawit membentuk ekosistem sosial yang luas, nyata, dan berlapis,” kata Yuli.

Ia bahkan menyebut sawit sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi paling efektif yang pernah dimiliki Indonesia. Namun dampak sosial tersebut, menurutnya, tidak otomatis berkelanjutan. Petani kecil masih menghadapi persoalan klasik: produktivitas rendah, keterbatasan akses pembiayaan, ketidakpastian legalitas lahan, serta posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok.

Prinsip ESG, lanjut Yuli, menuntut agar dampak sosial tidak berhenti sebagai narasi. Pemberdayaan petani kecil, akses replanting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan hak pekerja, hingga kemitraan yang adil harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik yang terukur.

“Tanpa itu, sawit akan terus menghasilkan ketimpangan, bukan kesejahteraan,” ujarnya.

Dimensi governance menjadi aspek paling krusial sekaligus paling rapuh. Banyak konflik sawit berakar pada tata kelola yang lemah: perizinan tumpang tindih, rantai pasok tidak transparan, penegakan hukum yang inkonsisten, serta rendahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial.

Masalah tata kelola juga tercermin pada disiplin kebijakan publik yang rapuh—mulai dari perlindungan hutan dan gambut, kewajiban distribusi minyak goreng domestik, hingga pengakuan hak masyarakat adat. “Ketika aturan tersedia tetapi tidak dijalankan secara konsisten, kepercayaan publik dan pasar global akan runtuh,” kata Yuli.

Di tingkat internasional, governance kini menjadi penentu utama akses pasar. Regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) menuntut keterlacakan penuh dari kebun hingga produk akhir. Meski kerap dipersepsikan sebagai hambatan, Yuli melihat kebijakan tersebut justru membuka peluang strategis bagi Indonesia.

“Jika ESG dijalankan secara serius dan konsisten, sawit Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga memimpin sebagai model industri tropis yang berkelanjutan,” ujarnya.