sawitsetara.co - Ironi terus berulang di Bumi Lancang Kuning. Di tengah luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai lebih dari 3,4 juta hektare dan produksi minyak sawit mentah (CPO) sekitar 9,2 juta ton per tahun, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit untuk Provinsi Riau justru terus menurun tajam.
Pada tahun anggaran 2026, total DBH Perkebunan Kelapa Sawit yang diterima jajaran pemerintah daerah di Riau hanya mencapai Rp 96,1 miliar. Jumlah itu anjlok hingga 39 persen dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp 155,1 miliar.
Padahal, setahun sebelumnya, pada 2024, Riau masih menerima Rp 340,7 miliar, bahkan pada 2023 nilainya lebih besar lagi, yakni Rp 391,9 miliar. Artinya, dalam dua tahun terakhir, penerimaan DBH Sawit Riau terjun bebas lebih dari 75 persen.
Tahun depan, Pemerintah Provinsi Riau hanya akan menerima Rp 20,68 miliar, turun jauh dari tahun 2025 yang masih di angka Rp 32,74 miliar.
Kabupaten Kampar menjadi penerima terbesar DBH Sawit tahun 2026 dengan nilai Rp 10,98 miliar, sementara Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebagai penerima terkecil, hanya Rp 1,62 miliar.
Berikut rincian lengkap penerimaan DBH Perkebunan Kelapa Sawit 2026 di Provinsi Riau:
- Provinsi Riau: Rp 20.689.214.000
- Kabupaten Bengkalis: Rp 6.706.550.000
- Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 5.305.118.000
- Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 6.057.350.000
- Kabupaten Kampar: Rp 10.985.748.000
- Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 6.589.503.000
- Kabupaten Pelalawan: Rp 8.111.296.000
- Kabupaten Rokan Hilir: Rp 6.589.074.000
- Kabupaten Rokan Hulu: Rp 10.425.149.000
- Kabupaten Siak: Rp 7.535.366.000
- Kota Dumai: Rp 2.924.485.000
- Kota Pekanbaru: Rp 2.566.678.000
- Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 1.626.557.000
Total: Rp 96.112.088.000
Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau terjadi secara konsisten dalam empat tahun terakhir. Dari tahun ke tahun, jumlah yang diterima pemerintah daerah kian menyusut tajam, meninggalkan tanda tanya besar di tengah besarnya kontribusi Riau terhadap industri sawit nasional.
Pada tahun 2023, total DBH Perkebunan Sawit yang diterima jajaran pemerintah daerah di Riau mencapai Rp 391,9 miliar. Jumlah ini sempat memberikan harapan besar bahwa skema bagi hasil dari sektor sawit akan menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi daerah penghasil utama sawit di Indonesia.
Namun, harapan itu mulai memudar setahun kemudian. Di tahun 2024, nilai DBH Sawit yang masuk ke kas daerah Riau menurun menjadi Rp 340,7 miliar, atau turun sekitar 13 persen dari tahun sebelumnya.
Kondisi memburuk pada tahun 2025, ketika total penerimaan DBH Sawit anjlok lebih dari separuh, hanya tersisa Rp 155,1 miliar. Penurunan drastis ini mengejutkan banyak pihak karena terjadi di tengah tingginya harga dan produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional.
Dan pada tahun 2026, angka itu kembali merosot hingga Rp 96,1 miliar, membuat total penerimaan Riau dari DBH Sawit turun lebih dari 75 persen dibanding dua tahun sebelumnya.
Tren ini menunjukkan bahwa alokasi dana bagi hasil sawit bagi daerah penghasil seperti Riau terus mengalami penyusutan tajam, bahkan ketika produksi dan kontribusi sektor sawit terhadap ekonomi nasional tidak berkurang.
Padahal, Riau masih memegang status sebagai provinsi dengan luas lahan sawit terbesar di Indonesia, yakni lebih dari 3,4 juta hektare, serta produksi CPO mencapai 9,2 juta ton per tahun. Ironinya, di tengah besarnya kontribusi itu, penerimaan daerah dari sawit justru terus menurun, membuat banyak pihak menilai bahwa formula pembagian DBH Sawit perlu segera dievaluasi.
Sebagai informasi, Riau masih menjadi provinsi dengan luas areal sawit terbesar di Indonesia, mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, tersebar di 12 kabupaten/kota. Produksi CPO Riau juga tercatat mencapai 9,2 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Namun, di sisi lain, kontribusi fiskal dari sektor sawit ke kas daerah terus menurun. Padahal, sejak 2023 pemerintah pusat mulai menerapkan skema DBH Sawit sebagai bentuk kompensasi kepada daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
