sawitsetara.co – JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyuarakan permohonan agar lahan para petani sawit tidak termasuk dalam regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR), menyusul penandatanganan kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Sebenarnya yang kita minta adalah kalau bisa petani itu dikecualikan. Jangan dimasukkan dalam persyaratan EUDR,” kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martono saat dihubungi Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (27/9/2025).
Alasannya adalah kepemilikan lahan petani yang relatif kecil dibandingkan perusahaan. Eddy menjelaskan bahwa petani sawit masih sangat bergantung pada perusahaan untuk menjual hasil panen mereka.
“Mereka kan engak mungkin bikin pabrik sendiri Cuma untuk luasan 5 hektare (ha), 10 ha, enggak mungkin. Mereka tetap enggak ekonomis kan gitu,” tambahnya.
Komisi Eropa diketahui telah menunda penerapan EUDR selama setahun. Keputusan ini diambil setelah perusahaan telah berinvestasi besar-besaran dalam persiapan kepatuhan. Awalnya, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025, setelah penundaan setahun pada akhir 2024.
“Sampai misalnya Undang-undang EUDR nanti memang diubah, untuk petani sawit misalnya tidak diberlakukan,” kata Edyy.
Eddy menekankan bahwa EUDR tidak dibatalkan, melainkan Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki agar minyak sawit memenuhi syarat EUDR. Namun, tantangan utama terletak pada pembukaan lahan sawit oleh petani.
Sementara perusahaan telah memiliki moratorium sejak 2011 dan instruksi presiden pada 2019 yang melarang pembukaan kebun baru, petani tidak memiliki batasan serupa, kecuali di kawasan hutan.
“Jadi, hambatan nontarif harus diselesaikan terlebih dahulu agar bisa menggunakan IEU-CEPA,” jelas Eddy.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia ke Eropa mencapai 2,20 juta ton pada 2024, sedikit menurun dari 2,24 juta ton pada 2023. Namun, nilai ekspor meningkat menjadi US$2,03 miliar pada 2024 dari US$2,01 miliar pada 2023.
Sawit dan turunannya adalah komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa. Hubungan perdagangan ini sempat rumit, bahkan berujung pada gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Uni Eropa sebelumnya menuding deforestasi dan kurangnya standar keberlanjutan pada industri sawit Indonesia, yang kemudian dibantah oleh pemerintah Indonesia. Indonesia memenangkan gugatan pada 10 Januari 2025, dengan WTO menyatakan bahwa UE bersikap diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, melalui siaran pers, menyatakan bahwa IEU-CEPA membuka peluang diversifikasi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tertentu, serta mendorong peningkatan standar produksi di Indonesia.
Setelah penyelesaian substantif, kedua pihak akan melakukan proses telaah hukum dan prosedur domestik untuk mempercepat penandatanganan IEU-CEPA pada 2026, dilanjutkan dengan ratifikasi di parlemen. Pemerintah Indonesia dan UE menargetkan implementasi pada Januari 2027.
Djatmiko menjelaskan, “IEU CEPA mengeliminasi hingga 98 persen total tarif, menghapus hampir semua hambatan perdagangan barang dan jasa, serta membuka jalan untuk investasi. Manfaatnya akan dirasakan oleh sektor-sektor kunci bagi kedua pihak, mulai dari produk sawit, tekstil, dan alas kaki bagi Indonesia hingga produk makanan, pertanian, otomotif, dan industri kimia bagi Uni Eropa.”
Djatmiko juga menyebutkan bahwa total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada Januari-Juli 2025 mencapai US$18 miliar, meningkat 4,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2024, total perdagangan mencapai US$30,40 miliar, dengan ekspor Indonesia mencapai US$17,40 miliar dan impor sebesar US$13 miliar, menghasilkan surplus US$4,4 miliar bagi Indonesia.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
