GAPKI: Papua Butuh Keseimbangan Ekonomi, Ekologi, dan Sosial

sawitsetara.co - JAKARTA — Papua kerap ditempatkan dalam pilihan sempit antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Padahal, menurut Ketua Bidang Kampanye Positif di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Edi Suhardi, pendekatan seperti itu sudah tidak relevan.

“Bukan soal memilih antara tambang atau hutan, melainkan bagaimana mengelola keduanya secara berimbang,” ujar Edi.

Selama ini, Papua terjebak dalam dua narasi besar yang saling bertolak belakang: sebagai lumbung sumber daya sekaligus benteng terakhir kelestarian alam. Di tengah tarik-menarik tersebut, wilayah ini justru menghadapi paradoks—kaya secara sumber daya, namun masih tertinggal dalam pembangunan.

Edi menilai, persoalan utama Papua bukan hanya ekonomi atau ekologi, tetapi menyangkut keadilan. Distribusi manfaat yang timpang, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan menjadi akar persoalan.

Di saat yang sama, posisi Papua kini semakin strategis di tengah pergeseran global menuju ekonomi rendah karbon. Negara-negara mulai menata ulang rantai pasok dan memperhitungkan jejak karbon dalam perdagangan internasional.

“Dalam lanskap baru ini, Papua bukan lagi wilayah pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dalam peta ekonomi global,” kata Edi.

Sejalan dengan itu, pemerintahan Prabowo Subianto mendorong dua agenda besar: kedaulatan pangan dan kepemimpinan dalam ekonomi karbon. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kedua agenda tersebut, mulai dari lahan luas hingga hutan tropis yang masih terjaga.

Dalam konteks tersebut, Edi memperkenalkan pendekatan green development balance atau neraca pembangunan hijau. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat sosial.

Menurutnya, selama ini pembangunan cenderung diukur dari indikator konvensional seperti PDB, investasi, dan ekspor, sementara nilai ekologis dan sosial sering terabaikan.

“Nilai hutan tidak hanya ketika ditebang, dan tanah tidak hanya bernilai saat ditanami. Ada nilai ekologis yang jauh lebih besar yang harus diperhitungkan,” ujarnya.

Edi menambahkan, komoditas sawit yang selama ini kerap menuai kontroversi justru dapat menjadi pintu masuk pendekatan baru tersebut.

“Dengan kata lain, sawit tidak lagi sekadar soal minyak, tetapi soal model pembangunan,” katanya.

Meski memiliki potensi besar, Papua juga menghadapi tantangan dari pemekaran wilayah yang kini terbagi dalam beberapa provinsi. Di satu sisi, pemekaran mempercepat layanan publik. Namun di sisi lain, berisiko menimbulkan fragmentasi kebijakan.

Tanpa arah yang terpadu, pembangunan dikhawatirkan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. “Tanpa orkestrasi yang baik, potensi besar Papua bisa tidak optimal,” kata Edi.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan pembangunan Papua ke depan terletak pada kemampuan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam satu kerangka kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.