sawitsetara.co - BANDA ACEH - Pemerintah Aceh resmi membentuk Dewan Ekonomi Aceh (DEA) sebagai upaya strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah. Sebanyak 18 tokoh terpilih dari berbagai latar belakang akademisi, profesional, dan praktisi dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa DEA akan menjadi garda depan dalam menyusun kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan adaptif terhadap dinamika global.
“Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini harus dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan,” tegas Mualem.
Kehadiran DEA mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk DPW Apkasindo Aceh (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia). Ketua DPW Apkasindo Aceh, Netap Ginting, menyambut positif pelantikan ini dan berharap DEA dapat menjadi mitra strategis dalam membangun sektor perkebunan dari hulu hingga hilir.
“Petani di hulu harus diperkuat, terutama dari segi pemahaman GAP (Good Agricultural Practices) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di hilir, Aceh sudah saatnya memiliki pabrik minyak goreng sendiri dan mengekspor CPO melalui pelabuhan lokal seperti Calang dan Krung Kekeh,” ujar Netap, Senin (13/10).
Menurut Netap, saat ini produksi CPO Aceh mencapai 1,2 juta ton per tahun, dari sekitar 470.000 hektare lahan sawit. Namun, seluruh ekspor masih bergantung pada pelabuhan di luar Aceh, seperti Belawan dan Kwala Tanjung, Sumatera Utara. Hal ini menambah biaya logistik sebesar Rp400/kg.
“Jika Aceh bisa ekspor langsung melalui pelabuhan Krung Kekeh (Lhokseumawe) dan Calang (Aceh Jaya), maka ongkos angkut bisa ditekan. Efek dominonya, pendapatan daerah meningkat, harga TBS naik, dan lapangan kerja terbuka lebih luas,” tambahnya.
Netap Ginting juga menyebutkan bahwa DEA saat ini berisi tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas tinggi di bidang ekonomi, termasuk beberapa dewan pakar Apkasindo seperti Prof. Ishak Hasan dan Mahdi Al Haris.
“Komposisi DEA sangat mumpuni. Ada akademisi, profesor, guru besar, dan profesional dari berbagai sektor. Kami yakin ini akan jadi langkah besar bagi perbaikan ekonomi Aceh,” tuturnya.
Pembentukan DEA diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai pemain utama dalam sektor pertanian dan perkebunan nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani, Aceh diyakini mampu mencetak lompatan besar menuju kemandirian ekonomi.
Berikut daftar lengkap anggota Dewan Ekonomi Aceh:
1. Prof. Marwan
2. Prof. Mujiburahman
3. Prof. Hermawan Fitra
4. Prof. Ishak Hasan
5. Prof. Wildan
6. Prof. Hamdani
7. Dr. Adnan
8. Prof. Raja Masbar
9. Prof. Teuku A. Sany
10. Rustam Effendi
11. Ismail Rasid
12. Prof. Mirza Tabrani
13. Nurlis Effendi
14. Marwansyah
15. Hasbiallah bin M. Thaib
16. Mahdi Al Haris
17. Teuku Ali Devi
18. Abdul Jalil
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *