Hambatan PSR Dinilai Masih Serius, GAPKI Dorong Skema Pendanaan Lebih Fleksibel

sawitsetara.co - JAKARTA – Program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih menghadapi tantangan mendasar yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas kebun rakyat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai, persoalan status lahan dan keterbatasan skema pembiayaan menjadi dua kendala utama yang belum teratasi secara menyeluruh.

Dalam Webinar Perkebunan Outlook 2026 bertajuk Melirik Prospek Sawit di Tengah Berbagai Deregulasi dan Tekanan Dinamika Global yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (15/1/2026), Eddy mengungkapkan bahwa banyak kebun sawit milik petani berada di dalam kawasan hutan.

Kondisi ini membuat petani kesulitan mengakses pendanaan PSR, termasuk dana replanting yang disediakan pemerintah.

“Beberapa kebun rakyat masuk dalam kawasan hutan, sehingga mereka tidak bisa mengakses dana,” ujar Eddy.

Selain persoalan legalitas lahan, Eddy juga menyoroti faktor ekonomi rumah tangga petani yang kerap membuat mereka menunda peremajaan kebun. Menurutnya, kekhawatiran kehilangan sumber penghasilan selama masa tanam ulang menjadi alasan utama petani enggan melakukan replanting, meskipun tanaman sudah tidak produktif.

Ia menilai, pendekatan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani perlu segera dirumuskan, terutama melalui skema pendanaan yang lebih fleksibel. Dukungan seperti dana tunggu atau pinjaman khusus selama masa tidak produktif dinilai krusial agar petani berani melakukan peremajaan.

Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa PSR sejatinya memiliki dampak besar terhadap peningkatan produktivitas sawit nasional. Dengan penggunaan bibit unggul dan perbaikan tata kelola kebun, produktivitas kebun rakyat dapat meningkat lebih dari dua kali lipat.

Ia memberi contoh, kebun sawit rakyat yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 10 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun, berpotensi meningkat menjadi lebih dari 20 ton TBS per hektare per tahun setelah dilakukan peremajaan dan perbaikan manajemen.

“Dengan bibit yang bagus dan dikelola dengan bagus, produksinya bisa naik. Ini penting supaya kita tetap jadi produsen sawit utama,” pungkas Eddy.

Dengan berbagai catatan tersebut, Eddy berharap pemerintah bersama pelaku usaha dapat mengambil langkah lebih terintegrasi. Mulai dari perbaikan infrastruktur logistik, penguatan sistem tata kelola berbasis data, hingga percepatan pelaksanaan PSR agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan peremajaan sawit rakyat bukan hanya menyangkut kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi kunci menjaga keberlanjutan dan daya saing industri sawit Indonesia di tengah tekanan global yang terus meningkat.