Hingga September Penerimaan Bea Keluar Capai Rp21,4 Triliun, Diantaranya Ditopang Sawit

sawitsetara.co – JAKARTA – Dalam dalam konferensi pers APBN KiTa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menguraikan bahwa penerimaan bea keluar tercatat Rp21,4 triliun atau 477,8 persen dari target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), melonjak 74,8 persen secara tahunan. Kenaikan ini terutama ditopang oleh kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO), volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp221,3 triliun hingga 30 September 2025, setara 73,4 persen dari target APBN 2025. Realisasi ini ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar dan cukai.

"Sampai dengan akhir September 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai kita Rp221,3 triliun. Ini tumbuh 7,1 persen dibandingkan tahun lalu," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Lebih lanjut, saat ini pemerintah tengah menyiapkan strategi fleksibel untuk menjaga nilai tambah sawit. Saat harga minyak sawit dunia (crude palm oil/CPO) dunia menguat, ekspor akan didorong. Sebaliknya, jika harga melemah, pasokan akan diserap melalui program biofuel nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pendekatan ini memungkinkan Indonesia mengatur arah hilirisasi sawit sesuai dengan kondisi pasar global tanpa kehilangan peluang di dalam negeri.

“Khusus CPO, kita lihat kalau harga menguntungkan di tingkat dunia, kita lempar (ekspor) keluar. Tapi begitu harga turun, (kita serap untuk) biofuel,” kata Amran.

Amran menyebut, pemerintah terus memperkuat hilirisasi CPO melalui program campuran biodiesel yang kini sudah mencapai B40 dan sedang disiapkan menuju B50. Menurut Amran, pengembangan biofuel menjadi tumpuan utama hilirisasi sawit sekaligus bantalan saat harga global melemah.

“Kalau betul-betul program Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, biofuel itu B50, B40 jadi kenyataan. Kita kendalikan. Tinggal atur. Harga bagus kita lempar. Harga turun kita tarik,” ujar Amran.

Sehingga diharapkan dengan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia, strategi ini dinilai penting untuk memperkuat daya tawar di pasar global sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan pelaku industri hilir.