sawitsetara.co - JAKARTA — Ketidakpastian hukum masih menjadi ganjalan utama bagi investasi hilirisasi kelapa sawit tahun ini. Pelaku usaha memilih menahan ekspansi meski peluang terbuka, terutama karena regulasi dinilai belum memberi kepastian yang memadai.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan struktur industri sawit nasional sebenarnya sudah cukup matang. Sekitar 90 persen ekspor saat ini berbentuk produk olahan. Karena itu, investasi baru cenderung diarahkan pada efisiensi operasional, pengurangan emisi, dan optimalisasi aset yang ada.
Namun, menurut Eddy, tanpa jaminan kepastian hukum, minat ekspansi akan tetap tertahan. “Yang perlu dilakukan (pemerintah untuk mendorong investasi) ya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namanya pelaku usaha itu kan pasti butuh itu, sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan,” kata Eddy, Selasa (28/4/2026).
Ia menekankan, investasi di sektor sawit bersifat jangka panjang dan padat modal. Pembangunan fasilitas penangkapan metana, misalnya, bisa menelan biaya hingga Rp40 miliar per unit. Besarnya kebutuhan dana membuat pelaku usaha sangat bergantung pada kepastian regulasi.
Hal serupa terjadi pada program peremajaan kebun (replanting), yang membutuhkan kejelasan status hukum lahan. Di sisi lain, ketidakpastian perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) juga masih membayangi. Sejumlah pelaku usaha disebut masih menunggu keputusan atas pengajuan yang telah diajukan.
“Belum ada approval kita minta supaya ada kepastian, kalau enggak kan mereka juga ragu untuk investasi,” ujarnya.
Eddy juga menyoroti kebijakan yang berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan, seperti rencana penahanan devisa hasil ekspor sebesar 50 persen. Kebijakan itu dinilai bisa menekan likuiditas. “Artinya cash flow juga akan terganggu,” kata dia.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika realisasi investasi sepanjang 2014–2024 mencapai sekitar Rp9.100 triliun, maka periode 2025–2029 ditargetkan melampaui Rp13.000 triliun, sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan nasional.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menilai target tersebut masih realistis. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menginstruksikan reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan global.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
