
sawitsetara.co – MEDAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api muncul. Pengelolaan risiko, kesiapsiagaan, pengawasan, hingga pemulihan harus menjadi bagian dari sistem manajemen perkebunan yang berjalan sepanjang tahun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat (LKPM) sekaligus Dosen Magister Manajemen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, Dr. Muhammad Hilman Fikri, SH.I, SE, MM, pada kegiatan Membangun Narasi Sawit Baik pada Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit, di Hotel Madani, Medan, Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026).
Dalam paparannya di agenda tajaan sawitsetara.co itu, Hilman mengungkapkan bahwa karhutla masih menjadi ancaman tahunan. Data yang disajikannya mencatat sekitar 359.000 hektare lahan terbakar secara nasional sepanjang 2025.
Sumatera Utara juga menjadi salah satu provinsi dengan dampak karhutla cukup besar. Provinsi ini menempati posisi kedua paling terdampak pada 2025, setelah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 52 kejadian karhutla di Sumatera Utara. Luas lahan terdampak mencapai 308,87 hektare, dengan Labuhanbatu menjadi wilayah terdampak terluas, yakni 128 hektare.
Menurut Hilman, isu karhutla sering kali langsung dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Padahal, persoalan kebakaran harus dilihat lebih luas melalui aspek tata kelola lahan, kondisi lingkungan, cuaca, dan aktivitas manusia.
“Ketika kita berbicara mengenai karhutla, persoalannya tidak bisa hanya dilihat dari ada atau tidaknya tanaman sawit di suatu wilayah. Kita harus memahami bagaimana kondisi lahannya, bagaimana pengelolaan tata airnya, bagaimana ketersediaan bahan bakarnya, serta bagaimana aktivitas manusia di sekitarnya. Sebagian kebakaran memang terjadi di areal perkebunan, sehingga pencegahan sebenarnya merupakan kepentingan langsung industri dan petani sawit. Karena itu, yang harus kita bangun adalah tata kelola perkebunan yang mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, bukan baru bergerak setelah kebakaran terjadi,” jelasnya.
Hilman menjelaskan, terdapat tiga unsur utama pembentuk risiko kebakaran, yakni bahan bakar, cuaca, dan pemicu manusia. Bahan bakar dapat berasal dari gambut yang mengering, serasah, pelepah, hingga semak di lahan terbuka. Sementara faktor cuaca meliputi kemarau panjang, suhu tinggi, dan angin kencang.
Adapun pemicu manusia antara lain pembukaan lahan dengan cara membakar serta kelalaian dalam pengelolaan perkebunan. Dia menekankan, ketiga unsur tersebut perlu dipahami secara bersamaan. Sebab, risiko kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kondisi lahan, tetapi juga kemampuan pengelola perkebunan dalam mengendalikan berbagai faktor pemicunya.
Dalam kajiannya, Hilman menggunakan pendekatan pengukuran risiko dengan rumus risiko sama dengan bahaya dikalikan kerentanan, kemudian dibagi kapasitas. Bahaya berkaitan dengan kondisi iklim, jenis lahan, dan riwayat titik panas. Kerentanan mencakup lahan gambut, keterbatasan sumber air, kebun yang tidak terawat, serta minimnya pemantauan.
Sementara kapasitas mencakup pengetahuan petani, keberadaan regu pemadam, sarana pendukung, kelembagaan, dan kemitraan.
“Risiko itu sebenarnya dapat diukur, sehingga dapat pula dikendalikan. Kita tidak mungkin menghilangkan seluruh faktor bahaya, misalnya kondisi cuaca atau karakteristik lahan. Namun, kita bisa mengurangi tingkat kerentanan dan memperbesar kapasitas. Petani harus memiliki pengetahuan, kebun harus dipantau, sumber air harus tersedia, dan kelembagaan harus berfungsi. Kalau kapasitas kita semakin kuat, kemampuan menghadapi ancaman kebakaran juga akan semakin baik,” ujarnya.
Mitigasi Harus Berjalan dalam Empat Fase
Lebih lanjut, Hilman menjelaskan bahwa pencegahan karhutla perlu menggunakan pendekatan sistem manajemen lingkungan dan manajemen risiko. Dia merujuk pada prinsip ISO 14001:2015 dan ISO 31000:2018 melalui siklus Plan, Do, Check, dan Act (PDCA).
Pada tahap perencanaan, pengelola perkebunan perlu mengidentifikasi aspek lingkungan, memetakan blok rawan kebakaran, serta menetapkan target dan standar operasional prosedur (SOP). Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pembukaan lahan tanpa bakar, pengelolaan pelepah, penyediaan embung, serta pembentukan regu pemadam.
Selanjutnya, tahap pemeriksaan dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan titik panas, audit internal, dan simulasi penanganan kebakaran. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki SOP dan meningkatkan kesiapan menghadapi musim berikutnya. Menurut Hilman, pendekatan tersebut membuat pencegahan tidak hanya menjadi kegiatan menjelang musim kemarau.
“Selama ini, kita sering kali melihat pencegahan kebakaran sebagai kegiatan yang baru dilakukan ketika musim kemarau tiba. Padahal, pengelolaan risiko harus berjalan sepanjang tahun. Kita harus merencanakan wilayah mana yang rawan, menyiapkan sarana dan sumber air, memastikan petugas memahami tugasnya, kemudian melakukan pemantauan secara rutin. Kalau terjadi kejadian, kita evaluasi dan perbaiki sistemnya. Jadi, pencegahan bukan pekerjaan sesaat, melainkan sebuah siklus manajemen yang harus terus berjalan,” ungkapnya.
Dia kemudian membagi mitigasi karhutla menjadi empat fase, yakni pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Pada fase pencegahan, perkebunan perlu menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, mengelola pelepah dan serasah, membuat sekat bakar, serta menjaga tata air di lahan rawan.
Fase kesiapsiagaan mencakup pemetaan wilayah rawan api, penyediaan sumber air dan sarana pemadam, pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penyusunan jadwal siaga menjelang kemarau.
Sementara fase respons dilakukan melalui deteksi dini, pelaporan cepat kepada posko dan BPBD, pemadaman awal, serta koordinasi dengan Manggala Agni dan aparat terkait. Adapun fase pemulihan meliputi rehabilitasi lahan dan tanaman terdampak, investigasi penyebab kebakaran, pendampingan ekonomi petani, serta perbaikan sistem pengendalian.
Hilman juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Persoalan tersebut memiliki dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, hingga citra industri sawit di pasar global. Dia mencontohkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat Sumatera Utara. Pada Oktober 2026, seluruh sekolah di provinsi tersebut sempat beralih ke pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap.
Selain itu, kebakaran juga berpotensi merusak ekosistem gambut, menghilangkan habitat satwa, meningkatkan emisi gas rumah kaca, serta menimbulkan kerugian ekonomi.
“Karhutla memiliki dampak yang sangat luas. Ketika terjadi kebakaran, yang terdampak bukan hanya pemilik lahan atau perusahaan yang berada di sekitar lokasi. Masyarakat ikut merasakan dampaknya melalui kualitas udara yang memburuk, aktivitas pendidikan terganggu, kesehatan terancam, dan kegiatan ekonomi ikut terhambat. Belum lagi konsekuensi hukum dan tekanan terhadap citra industri sawit. Karena itu, pencegahan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama,” katanya.
Hilman menegaskan, pengendalian karhutla juga harus menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi perkebunan. Dia mengingatkan larangan pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 menjadi bagian dari kerangka regulasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
Menurut dia, penerapan ISPO seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Sistem sertifikasi tersebut perlu mendorong perubahan perilaku dan membangun budaya pencegahan kebakaran di tingkat perkebunan.
“Mencegah lebih murah daripada memadamkan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebun memiliki bukti pembukaan lahan tanpa bakar, SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sarana pemadam, serta petugas yang terlatih. Semua itu harus menjadi praktik nyata, bukan hanya dokumen yang disiapkan ketika ada pemeriksaan. Kalau kita ingin perkebunan sawit berkelanjutan, maka kebun yang aman dan bebas kebakaran harus menjadi bagian dari standar pengelolaannya,” tegas Hilman.
Dia berharap, pendekatan mitigasi berbasis risiko dapat diterapkan lebih luas oleh petani, koperasi, perusahaan, dan pemerintah daerah. Dengan sistem pengelolaan yang terencana, menurutnya, perkebunan kelapa sawit dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *