sawitsetara.co – JAKARTA – Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor yang baru dilantik menyoroti kompleksitas tantangan yang akan dihadapi kepengurusan AKPSI ke depan. Diantaranya isu keberlanjutan sebagai salah satu fokus utama, seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk sawit yang ramah lingkungan.
Selain itu, perubahan iklim, implementasi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), konflik lahan, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Seluruh isu tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor dan sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan kelapa sawit di Indonesia.
“Kepengurusan ke depan harus solid dan responsif. Kita menghadapi tantangan mulai dari perubahan iklim, tuntutan pasar global, hingga konflik manusia dan satwa liar,” ujar Mudyat, Senin (20/4/2026).
Mudyat juga menekankan pentingnya diversifikasi usaha dan pendekatan agroforestri sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Menurutnya, ketergantungan pada satu komoditas saja dapat meningkatkan kerentanan ekonomi daerah, terutama saat harga sawit mengalami fluktuasi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, AKPSI juga menyatakan dukungan terhadap agenda strategis pemerintah pusat, termasuk program pengembangan biodiesel yang rencananya akan diimplementasikan B50 (50% berbahan baku kelapa sawit) di awal Juli.
Sekedar catatan, program biodiesel yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan energi melalui bahan nabati atau non fosil. Program ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperluas pasar domestik bagi produk sawit.
“Kami mendukung program Presiden RI, khususnya dalam mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan B50,” kata Mudyat.
Mudyat berharap kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi petani dan pekerja di industri sawit. Selama ini, salah satu kritik terhadap industri sawit adalah belum meratanya kesejahteraan di tingkat pekebun, terutama petani kecil.
AKPSI, menurut Mudyat, akan berupaya memperkuat advokasi kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dalam hal akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, dan kepastian harga. Ia juga menyinggung pentingnya percepatan realisasi dana bagi hasil sawit sebagai instrumen pemerataan ekonomi daerah.
Peran AKPSI sebagai wadah koordinasi memang semakin krusial dalam konteks desentralisasi. Kabupaten dan kota sebagai daerah penghasil sawit memiliki kepentingan langsung terhadap tata kelola sektor ini, mulai dari perizinan, pengawasan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Namun, tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan di tingkat daerah berpotensi berjalan sendiri-sendiri. Di sinilah AKPSI diharapkan dapat menjadi platform penyatuan visi dan strategi, sekaligus memperkuat posisi tawar daerah dalam perumusan kebijakan nasional.
Pelantikan Mudyat Noor juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika internal AKPSI sebelumnya. Organisasi ini sempat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 2025 menyusul pengunduran diri ketua umum sebelumnya karena alasan kesehatan.
Sementara itu Ketua Harian APKASI Andi Abdullah Rahim berharap dengan struktur kepengurusan yang baru, stabilitas organisasi dapat terjaga dan program kerja berjalan lebih efektif.
Ke depan, tantangan terbesar AKPSI bukan hanya pada aspek teknis pengelolaan sawit, tetapi juga pada bagaimana membangun narasi positif di tingkat global. Industri sawit Indonesia kerap menjadi sorotan, terutama terkait isu deforestasi dan keberlanjutan.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
