Pemerintah Siapkan Mekanisme Baru Harga Ekspor CPO, Danantara Tetapkan Rentang Harga Wajar

sawitsetara.co – JAKARTA — Pemerintah menyiapkan mekanisme baru penetapan harga ekspor komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah akan menetapkan rentang harga ekspor yang dinilai wajar dengan mengacu pada Harga Patokan Ekspor (HPE), harga bursa, serta sejumlah parameter komersial lainnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Selain CPO, mekanisme tersebut juga mencakup komoditas batu bara dan ferroalloy.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan HPE tetap digunakan sebagai salah satu referensi dalam menentukan rentang harga ekspor. Dengan demikian, kebijakan baru tersebut tidak serta-merta menggantikan ketentuan harga patokan yang selama ini berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Budi dalam sosialisasi perkembangan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan tata kelola ekspor SDA strategis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026), dilansir dari Detik Finance.

“Terkait dengan harga, jadi nanti DSI akan menetapkan rentang harga ekspor yang wajar, dan nanti mungkin juga atau dengan menggunakan parameter komersial lainnya. Jadi HPE, HPE tetap dipakai Pak, harga patokan ekspor dipakai,” ujar Budi.

Menurut dia, penetapan harga ekspor tidak hanya bertumpu pada satu indikator. Harga di bursa dan sejumlah parameter komersial lainnya juga akan dipertimbangkan.

Budi menjelaskan, ketentuan HPE yang berlaku saat ini tetap menjadi acuan. Pemerintah juga selama ini melakukan evaluasi terhadap harga patokan ekspor secara berkala.

Adapun penyusunan aturan teknis mengenai rentang harga tersebut akan dilakukan DSI bersama kementerian terkait. Mekanisme itu nantinya menggabungkan referensi HPE, harga bursa, dan indikator komersial lainnya.

“Nah nanti di DSI ini bisa juga Pak, menggunakan HPE ini sebagai referensi, dengan HPE, dengan Bursa, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya nanti menetapkan rentang harga. Jadi ini sebagai referensi. Nah nanti secara teknis dari DSI yang akan menyusun, yang nanti bersama-sama dengan kita,” kata Budi.

Rencana tersebut sekaligus menjawab pertanyaan pelaku usaha mengenai kepastian dasar penentuan harga transaksi ekspor. Dalam forum sosialisasi itu, seorang perwakilan pengusaha mempertanyakan lembaga dan instrumen yang akan menjadi rujukan harga bagi petani, pekebun, industri, hingga sektor pertambangan.

“Hanya satu yang belum terjawab, penetapan harga transaksi itu adanya di mana, patokan apa bagi petani, pekebun, dan pelaku ekonomi di industri ini, maupun pertambangan. Ini belum ada,” tutur perwakilan pengusaha tersebut.

Pelaku usaha juga meminta pemerintah segera menerbitkan aturan teknis Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Kepastian regulasi dinilai mendesak karena peluncuran BMKS ditargetkan berlangsung pada 1 Januari 2027

Selain kepentingan transaksi perdagangan, kejelasan referensi harga juga berkaitan dengan penetapan pajak oleh Kementerian Keuangan. Pelaku usaha menginginkan adanya acuan harga domestik yang transparan dan dapat digunakan secara konsisten.

“Supaya tidak menjadi simpang siur, kami menyarankan teknis ini harus segera, karena Kementerian Keuangan melakukan penetapan pajak, adanya di mana. Kita belum dengar, dan ini penting. Dasarnya mana, nggak bisa lagi Bapak ngambil dari Malaysia, ngambil dari London, atau New York. Ini udah nggak zamannya lagi Pak, adanya di bursa,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan posisi DSI dalam tata kelola ekspor komoditas strategis. DSI akan bertindak sebagai perantara tunggal dalam mekanisme ekspor, sedangkan transaksi komersial tetap dilakukan langsung oleh eksportir dan pembeli.

Airlangga menegaskan, keberadaan DSI tidak mengubah hubungan jual beli antara perusahaan eksportir dengan pembeli. Namun, setiap transaksi yang berlangsung akan melalui penelitian mendalam oleh lembaga tersebut.

“DSI berperan sebagai perantara tunggal, jadi sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI,” kata Airlangga.

Kebijakan perantara tunggal untuk ekspor SDA strategis tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah menyiapkan sistem pengawasan sekaligus referensi harga ekspor bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia, termasuk CPO.