
sawitsetara.co – MEDAN — Penguatan kelembagaan petani dan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dinilai penting untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan kelapa sawit rakyat. Koperasi dan kelompok tani perlu mengambil peran dalam membangun sistem pengawasan, kesiapsiagaan, serta pengendalian kebakaran secara bersama.
Hal tersebut disampaikan Kepala LKPM sekaligus Dosen Magister Manajemen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, Dr. Muhammad Hilman Fikri, SH.I, SE, MM, dalam kegiatan Membangun Narasi Sawit Baik pada Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit, di Hotel Madani, Medan, Rabu (20/11/2026).
Dalam materi hari pertama, Hilman menjelaskan bahwa petani memiliki posisi strategis dalam pencegahan karhutla karena berinteraksi langsung dengan kondisi perkebunan. Namun, peran tersebut perlu didukung kelembagaan yang kuat agar pengawasan dan penanganan risiko dapat berjalan lebih efektif.
“Petani sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencegahan karhutla karena merekalah yang paling dekat dengan kebun dan mengetahui kondisi lahannya setiap hari. Namun, kemampuan tersebut perlu diperkuat melalui kelembagaan. Petani yang bekerja sendiri tentu memiliki keterbatasan dalam melakukan patroli, menyediakan peralatan pemadam, dan membangun sistem pelaporan. Berbeda ketika mereka tergabung dalam kelompok tani atau koperasi. Ada pembagian tugas, koordinasi, sarana bersama, dan pihak yang bisa diajak bekerja sama,” jelasnya.
Menurut Hilman, koperasi dapat menjadi penghubung antara petani, kelompok tani, perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendukung. Peran tersebut mencakup koordinasi penyediaan sarana pemadam, pendampingan sertifikasi ISPO, serta penguatan akses pasar dan pembiayaan.
Dia juga memaparkan contoh penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam presentasinya, kejadian kebakaran turun sekitar 70 persen, dari rata-rata 108 kejadian per tahun pada periode 2015–2021 menjadi 30 kejadian per tahun pada 2022–2024.
Selain itu, Hilman menyebut kemitraan antara desa, perusahaan, dan pemerintah dapat memperkuat pengendalian kebakaran. Dalam pola tersebut, masyarakat membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), sementara perusahaan memberikan dukungan pelatihan dan pendanaan.
“Kalau kita melihat berbagai contoh di lapangan, ada satu hal yang bisa kita pelajari. Keberhasilan menekan kebakaran bukan semata-mata karena banyaknya alat pemadam yang tersedia. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat terorganisasi, bagaimana pelatihannya dilakukan, dan apakah dukungan tersebut berjalan secara berkelanjutan. Peralatan bisa disediakan, tetapi kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab, tidak ada patroli, dan tidak ada koordinasi, kemampuan kita untuk mencegah kebakaran tetap terbatas,” ujarnya.
Hilman juga menyoroti penerapan ISPO yang menurutnya tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Sertifikasi tersebut harus mendorong perubahan praktik pengelolaan perkebunan, termasuk kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan.
Dia menyebut sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan standar ISPO, antara lain bukti pembukaan lahan tanpa bakar, ketersediaan SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sarana pemadam, regu terlatih, serta catatan pemantauan titik panas.
Namun, penerapan sertifikasi bagi pekebun rakyat masih menghadapi kendala. Di antaranya legalitas lahan, biaya sertifikasi, pencatatan kebun, dan keterbatasan pendampingan. Karena itu, dia mendorong pengembangan sertifikasi berbasis kelompok tani dan koperasi agar proses pendampingan dapat dilakukan secara bersama.
“Jangan sampai ISPO hanya dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi karena ada regulasi. Kita harus menjadikannya sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola perkebunan. Petani perlu memahami mengapa pembukaan lahan harus tanpa bakar, mengapa harus ada SOP, mengapa titik panas harus dipantau, dan mengapa masyarakat sekitar harus dilibatkan. Kalau semua itu sudah menjadi kebiasaan, maka ISPO bukan lagi sekadar sertifikat, melainkan cerminan praktik perkebunan yang bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Hilman menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, petani dan komunitas, perguruan tinggi, serta media dalam pencegahan karhutla.
Pemerintah berperan dalam regulasi dan penanganan, perusahaan mendukung pendanaan dan sarana, sedangkan petani menjadi pelaksana pengawasan serta pelaporan dini di lapangan. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan penelitian dan pendampingan, sementara media berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah memiliki kewenangan regulasi dan penanganan, perusahaan memiliki kapasitas kemitraan dan dukungan sarana, sedangkan petani berada langsung di lapangan. Perguruan tinggi dapat membantu melalui penelitian dan pendampingan, sementara media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau seluruh pihak ini berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Kita membutuhkan kolaborasi yang benar-benar bekerja,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Hilman juga menyampaikan hasil riset bersama Yeni Rachmawati dan Farida Yani melalui hibah DRTPM Diktisaintek 2026. Penelitian bertajuk Green Innovational Value Creation, Green Marketing, dan ISPO pada Petani Sawit Rakyat di Deli Serdang dan Serdang Bedagai tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS-SEM dan melibatkan 61 petani.
Menurut Hilman, penguatan nilai ramah lingkungan perlu dihubungkan dengan manfaat ekonomi agar petani memiliki dorongan untuk menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.
Dia menegaskan, pembangunan narasi positif tentang sawit juga harus didukung praktik nyata dan bukti yang dapat diverifikasi. Petani, koperasi, dan kelompok tani perlu memperlihatkan kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab.
“Narasi sawit baik yang paling meyakinkan sebenarnya adalah kebun yang tidak terbakar, kemudian ada data yang membuktikan bahwa kebun tersebut memang dikelola dengan baik. Kita perlu menampilkan petani sebagai pelaku utama, memperlihatkan kelompok tani dan MPA yang berhasil mencegah kebakaran, serta menyampaikan perkembangan yang bisa diukur. Kalau memang masih ada persoalan, kita juga harus jujur mengakuinya dan menunjukkan perbaikan yang dilakukan. Jadi, jangan hanya membangun narasi untuk membela diri, tetapi bangun narasi dari praktik baik yang benar-benar terjadi di lapangan,” tutupnya.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *