Petani Sawit Dorong Mitigasi Karhutla, Pemerintah Diminta Sediakan Sarana Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

sawitsetara.co – JAKARTA — Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan kelapa sawit dinilai tidak cukup mengandalkan larangan membakar dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat dukungan sarana pembukaan lahan tanpa bakar serta membangun infrastruktur mitigasi di wilayah rawan kebakaran.

Sejumlah organisasi petani kelapa sawit menilai keterbatasan ekonomi masih menjadi kendala bagi pekebun dalam menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Karena itu, kebijakan pencegahan karhutla perlu disertai solusi teknis dan pembiayaan yang dapat dijangkau petani.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Abdul Aziz, mengatakan petani saat ini semakin berhati-hati dalam mengelola perkebunan. Pengalaman penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran membuat pekebun tidak ingin mengambil risiko dengan menggunakan api.

Menurut dia, anggapan bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan sawit tidak tepat jika diberlakukan secara umum. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah daerah, kesadaran petani terhadap risiko hukum maupun bahaya kebakaran terus meningkat.

“Jangan langsung digeneralisasi bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka sawit. Dari beberapa simpul yang kami lihat, mereka cenderung takut membakar karena sudah banyak orang yang masuk penjara. Mereka tidak ingin mengalami hal serupa,” ujar Abdul Aziz dalam keterangannya.

Namun, dia mengingatkan larangan pembakaran harus diikuti penyediaan alternatif pembukaan lahan. Sebab, tidak semua petani memiliki kemampuan finansial untuk menyewa alat berat. Abdul Aziz menyebut biaya sewa alat berat untuk membuka lahan bisa mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta. Angka tersebut cukup besar bagi petani dengan keterbatasan modal.

“Kalau masyarakat dilarang membakar, pemerintah harus menyiapkan solusinya. Sewa alat berat bisa mencapai Rp7 juta sampai Rp8 juta. Duitnya dari mana? Apakah alatnya disiapkan pemerintah desa atau kecamatan? Sampai sekarang belum ada solusi yang merata,” katanya.

Dia juga menyoroti Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, disertai persyaratan tertentu.

Menurut Abdul Aziz, ketentuan itu berkaitan dengan tradisi masyarakat yang sejak lama mengenal praktik berladang. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku.

Mekanisme Pencegahan di Kebun Plasma

Berbeda dengan persoalan yang dihadapi sebagian petani swadaya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) menyatakan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar sudah lama ditinggalkan anggotanya.

Ketua Umum Aspekpir, Setiyono, mengatakan sebagian besar petani yang tergabung dalam organisasinya telah memiliki kebun plasma melalui pola kemitraan dengan perusahaan. Dengan kondisi tersebut, pembukaan lahan baru bukan lagi menjadi aktivitas utama pekebun.

Adapun peremajaan atau replanting dilakukan menggunakan alat berat dan mekanisasi. Pola tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menghindari penggunaan api dalam pengelolaan perkebunan. Aspekpir juga menjalankan sosialisasi pencegahan karhutla bersama perusahaan mitra. Kegiatannya mencakup pelatihan penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan pemadam, hingga pembangunan tempat penampungan air dan sumur di sekitar perkebunan.

Infrastruktur tersebut menjadi perhatian khusus di wilayah gambut yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Setiyono mengatakan kesiapsiagaan tetap diperlukan meskipun petani tidak melakukan pembakaran. Sebab, kebakaran dapat dipicu aktivitas manusia yang tidak disengaja.

Beberapa di antaranya adalah membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api ketika memancing di sekitar perkebunan.

“Kami selalu melakukan sosialisasi, apalagi menjelang El Niño. Spanduk peringatan bahaya api dipasang di sepanjang kebun,” katanya.

BPDP Didorong Biayai Mitigasi Karhutla

Abdul Aziz menilai pemerintah memiliki kemampuan memetakan wilayah rawan karhutla berdasarkan catatan kejadian kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya. Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program mitigasi yang lebih terarah.

Dia mendorong pembagian peran antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas pencegahan kebakaran. Menurut dia, sumber pendanaan dari sektor perkebunan sawit juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat mitigasi.

“Kenapa tidak berkolaborasi? Perusahaan menyiapkan apa, pemerintah menyiapkan apa. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga berasal dari pungutan ekspor sawit. Mengapa tidak dialokasikan untuk mitigasi di areal perkebunan, misalnya membangun waduk atau sumur bor?” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Samade mendorong penguatan desa peduli lingkungan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam kelompok yang memiliki kemampuan melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

Abdul Aziz mencontohkan inisiatif masyarakat di Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Riau. Masyarakat setempat telah mengembangkan desa peduli lingkungan secara mandiri di kawasan yang rawan kebakaran. Samade juga mengarahkan petani untuk meningkatkan produktivitas kebun melalui intensifikasi. Langkah ini dinilai penting agar peningkatan pendapatan tidak selalu bergantung pada perluasan areal perkebunan.

Sementara itu, Setiyono meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Penegakan hukum harus berlaku terhadap pelaku pembakaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun melanggar ketentuan.

Meski demikian, dia menekankan proses hukum harus didasarkan pada penyelidikan dan pembuktian yang objektif. Dengan demikian, penindakan tidak menimbulkan persoalan baru bagi petani yang menjalankan kegiatan perkebunan sesuai ketentuan.

Setiyono bahkan mengusulkan evaluasi terhadap pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare. Menurut dia, ketentuan tersebut sebaiknya dihapus agar larangan pembakaran memiliki batasan yang lebih tegas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

“Menurut saya, aturan dua hektare itu sebaiknya dihapus saja karena sudah bukan zamannya lagi. Supaya lebih jelas dan tidak ada celah untuk membakar,” katanya.

Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla di perkebunan sawit membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain kepatuhan petani terhadap larangan pembakaran, ketersediaan alat, infrastruktur air, pendampingan, dan dukungan pembiayaan menjadi faktor penting untuk memastikan pembukaan serta peremajaan kebun berlangsung tanpa bakar.