Petani Sawit Kalteng Desak Dilibatkan Kelola Lahan Sitaan

sawitsetara.co - PALANGKARAYA - Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Tengah (Kalteng) angkat suara terkait pengelolaan lahan sawit yang disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Mereka mendesak agar para petani turut dilibatkan, mengingat lahan yang disita selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Ketua Apkasindo Kalteng, JMT Pandiangan, menegaskan bahwa pelibatan petani dalam pengelolaan lahan sitaan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

“Kami sudah bersurat ke Satgas PKH. Harusnya masyarakat diajak terlibat dalam pengelolaan kebun yang disita. Kalau tidak, bisa timbul konflik baru,” tegas Pandiangan Kamis (2/10/2025).

Ia mengungkapkan, sebagian lahan yang disita adalah wilayah yang sempat menjadi lokasi demonstrasi masyarakat. Ketegangan berpotensi kembali muncul jika aspirasi petani tidak didengar.

“Lahan itu sebelumnya didemo masyarakat karena pengelolaannya tidak melibatkan mereka. Jadi wajar jika sekarang mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.

Selain meredam potensi konflik, pelibatan petani juga dianggap bisa menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada kelapa sawit.

Dukungan terhadap usulan Apkasindo juga datang dari Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi. Ia menyatakan bahwa pengelolaan lahan sitaan oleh pihak tertentu, seperti PT Agrinas Palma Nusantara, seharusnya tetap melibatkan petani lokal dan juga pemerintah daerah.

“Kalau Pemda dilibatkan, jelas akan berdampak positif. Pendapatan asli daerah bisa meningkat, pembangunan juga akan lebih cepat,” kata Junaidi.

Menurutnya, dengan ribuan hektare lahan sawit yang disita di Kalimantan Tengah, potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah sangat besar asalkan dikelola dengan melibatkan semua pihak.

Apkasindo menegaskan akan terus memperjuangkan hak petani untuk dilibatkan, dan berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian serius agar solusi yang diambil tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.