PKS Wilayah Timur Kalbar Batasi Penerimaan TBS, Petani Antre hingga 4 Hari

sawitsetara.co – Krisis distribusi CPO mulai menghantam petani kelapa sawit di wilayah timur Kalimantan Barat. Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Sanggau hingga Kapuas Hulu terpaksa membatasi, bahkan menghentikan sementara penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) petani.

Kondisi tersebut terjadi akibat penumpukan Crude Palm Oil (CPO) di tangki-tangki PKS. Surutnya aliran Sungai Kapuas membuat tongkang kesulitan melintas sehingga CPO yang telah diproduksi tidak dapat segera dikirim keluar dari wilayah tersebut.

Dampaknya langsung dirasakan petani. Truk-truk pengangkut TBS harus mengantre panjang di sejumlah PKS. Bahkan, menurut Sekretaris DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Agus Kuswara, terdapat petani yang harus menunggu hingga tiga sampai empat hari agar TBS mereka dapat diterima pabrik.

“Di beberapa PKS, petani terpaksa menunggu tiga sampai empat hari. Ini sangat merugikan karena TBS seharusnya segera diolah agar kualitasnya tetap terjaga,” ujar Agus.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena TBS merupakan komoditas yang mudah mengalami penurunan mutu setelah dipanen. Semakin lama buah tertahan sebelum masuk ke pabrik, semakin besar potensi penurunan rendemen dan kualitas minyak yang dihasilkan.

Bagi petani, situasi ini bukan sekadar persoalan antrean. Panen yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru berisiko kehilangan nilai jual. Bahkan, TBS yang terlalu lama tertahan berpotensi ditolak oleh PKS karena kondisinya sudah tidak memenuhi standar pengolahan.

Menghadapi kondisi tersebut, DPW APKASINDO Kalimantan Barat bersama GAPKI Wilayah Kalbar terus melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar agar rantai distribusi CPO kembali berjalan.

Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, instansi terkait, serta pihak pengelola dermaga di Tayan. Salah satu fokusnya adalah mencari jalur distribusi alternatif sekaligus mendorong prioritas pengiriman CPO dari PKS yang tangkinya sudah penuh.

Langkah tersebut dinilai mendesak karena selama CPO tidak dapat keluar, kapasitas tangki PKS akan semakin terbatas. Jika tidak segera diatasi, pembatasan penerimaan TBS dikhawatirkan meluas dan semakin banyak petani yang terdampak.

“Saya berharap hasil koordinasi ini segera membuahkan hasil. Petani tidak boleh terus menanggung kerugian sendirian,” tegas Agus.

Menurutnya, diperlukan langkah cepat, baik dengan memberikan prioritas pengiriman CPO melalui dermaga maupun memanfaatkan jalur darat sebagai solusi darurat selama kondisi Sungai Kapuas belum memungkinkan dilalui tongkang.

“Perlu langkah cepat, baik prioritas pengiriman di dermaga maupun jalur darat sebagai solusi darurat, agar operasional pabrik kembali normal dan TBS petani segera diserap,” katanya.

APKASINDO dan GAPKI Kalbar menilai persoalan ini membutuhkan sinergi lintas pihak. Sebab, gangguan distribusi CPO tidak hanya berdampak pada PKS, tetapi juga menjalar langsung ke petani sebagai pemasok bahan baku.

Jika PKS tidak mampu menerima TBS, petani menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya. Buah yang sudah dipanen tidak dapat disimpan terlalu lama, sementara biaya panen, angkut dan operasional kebun tetap harus dikeluarkan.

APKASINDO dan GAPKI Kalbar pun berkomitmen terus memantau perkembangan kondisi di lapangan serta mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret.