sawitsetara.co - JAKARTA – Pemerintah terus mengawal harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit agar kembali memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan perkembangan harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan namun kini mulai kembali normal.
Menurut Amran, sebagian besar perusahaan kelapa sawit telah menyesuaikan harga pembelian TBS mengikuti kondisi pasar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya mengikuti perkembangan harga yang berlaku.
"Mungkin yang pertama, perkiraan saya ya, diskusi masalah TBS yang beberapa hari lalu turun, tapi alhamdulillah sudah kembali normal. Tapi masih ada sedikit, mungkin sekitar 5 persen sampai 10 persen yang belum pulih," ujar Amran kepada wartawan usai bertemu Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian sebelumnya telah menyurati 274 perusahaan kelapa sawit terkait penyesuaian harga pembelian TBS petani. Dari jumlah tersebut, sekitar 170 hingga 180 perusahaan masih menjadi perhatian pemerintah karena belum sepenuhnya menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar.
"Dari 274 perusahaan yang kemarin kita surati, ada mungkin sekitar 170-180 ya. Kita tindak lanjuti terus sampai mereka harus menaikkan harga secara mutlak," tegasnya.
Laporan mengenai perkembangan harga sawit tersebut menjadi salah satu agenda penting yang disampaikan Amran kepada Presiden Prabowo. Pemerintah ingin memastikan petani sawit rakyat mendapatkan harga yang adil di tengah dinamika pasar minyak sawit dan produk turunannya.
Selain membahas sektor sawit, Amran juga melaporkan kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian nasional dan menghindari penurunan produksi akibat kekeringan.
"Kalau untuk antisipasi Juli, Agustus, September memang musim kering. Tetapi antisipasinya, kita sudah memperbaiki irigasi, kemudian menyiapkan benih dan bibit yang tahan kekeringan, melakukan pompanisasi, serta memasang irigasi pompa di lapangan," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah memperkuat sektor perkebunan nasional melalui program bantuan benih gratis berbagai komoditas strategis. Kementerian Pertanian menargetkan penyaluran benih untuk lahan seluas 870 ribu hektare di seluruh Indonesia selama periode 2025-2027.
Program tersebut mencakup komoditas perkebunan unggulan seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, jambu mete, lada, dan pala yang memiliki prospek pasar global cukup tinggi.
"Targetnya total adalah 870 ribu hektare seluruh Indonesia. Komoditasnya adalah kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala. Ini komoditas strategis yang permintaannya tinggi di tingkat dunia," kata Amran saat menjelaskan program tersebut di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Untuk mendukung program peningkatan produktivitas perkebunan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun selama tiga tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan benih unggul, pembibitan, hingga kegiatan penanaman pada berbagai komoditas prioritas.
Amran menegaskan bahwa distribusi benih tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, budaya tanam masyarakat, serta kesesuaian agroklimat masing-masing daerah.
"Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan yang tidak biasa tanam kakao diberi kakao. Yang sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, sudah diarahkan ke sana," jelasnya.
Ia juga memastikan proses pembibitan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi pengembangan komoditas untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Cara pembibitannya adalah di tempat situ. Supaya tidak diangkut dari Jawa ke Sulsel, dari Sulsel ke Papua. Di tempat itu kita lakukan pembibitan, ahlinya kita datangkan. Jadi hemat dan efisien dari sisi anggaran," tambah Amran.
Berdasarkan rincian anggaran, pemerintah telah mengalokasikan Rp2,54 triliun pada 2025, Rp5,63 triliun pada 2026, dan Rp1,58 triliun pada 2027. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan berbagai komoditas strategis, termasuk tebu sebesar Rp1,52 triliun, kakao Rp2,49 triliun, kopi Rp2,16 triliun, kelapa Rp1,16 triliun, mete Rp500 miliar, serta lada dan pala sekitar Rp350 miliar.
Langkah pengawalan harga sawit rakyat dan program penguatan perkebunan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan daya saing komoditas perkebunan Indonesia di pasar global.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
