PSR 2025 Baru Tercapai 33 Persen, APKASINDO Soroti Lemahnya Dampak BPDP bagi Petani Sawit

Sawitsetara.co – JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST., MM., C.APO, menyampaikan laporan terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2025 dalam Refleksi Sawit Rakyat 2025 sekaligus Menapak Optimisme 2026 yang disiarkan resmi melalui kanal YouTube DPP APKASINDO pada Jumat (9/1/226).

Didampingi Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, dalam laporannya, Dr. Rino menjelaskan bahwa PSR didukung oleh dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor atau levy sawit. Sejak satu tahun terakhir, dana BPDP tidak hanya mengakomodasi tanaman sawit, tetapi juga tanaman kelapa dan kakao.

“Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR mendapat dukungan dana BPDP yang sumber dananya berasal dari levy sawit atau pungutan ekspor. Sejak satu tahun terakhir sudah mengakomodir tanaman kelapa dan kakao, yang sebelumnya hanya terfokus ke tanaman sawit,” ujar Dr. Rino.

Namun demikian, ia menilai bahwa kinerja BPDP selama 2025 masih belum optimal untuk kepentingan khusus petani sawit, terutama dalam kegiatan PSR dan bantuan sarana dan prasarana seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta sarana jalan perkebunan.

“Dalam perjalanan BPDP selama 2025, kami melihat BPDP berhasil untuk kepentingan umum, tapi belum optimal untuk kepentingan khusus petani sawit, utamanya terkait kegiatan PSR dan sarpras berupa bantuan alsintan, pupuk, dan sarana jalan perkebunan,” tegasnya.

Menurut Dr. Rino, indikator lemahnya dukungan tersebut terlihat dari capaian target PSR sejak 2017. Secara khusus pada tahun 2025, realisasi PSR masih berada di bawah 40 persen.

Berdasarkan survei DPP APKASINDO tahun 2024, produktivitas perkebunan sawit rakyat masih tergolong rendah. Untuk petani sawit tipologi bermitra, produksi tandan buah segar (TBS) hanya berkisar 0,82 sampai 1,6 ton per hektare per bulan, dengan produksi CPO sekitar 2,1 sampai 2,4 ton per hektare per tahun.

“Lebih tragis lagi untuk produktivitas petani sawit swadaya, di mana produksi TBS hanya 0,6 sampai 1,1 ton per hektare per bulan dan produksi CPO hanya 1,2 sampai 1,6 ton per tahun,” kata Dr. Rino.

Dari data tersebut, diketahui bahwa produksi kebun sawit bermitra masih dua kali lebih rendah dari potensi idealnya, sedangkan kebun sawit petani swadaya bahkan tiga kali lebih rendah dari potensi ideal.

Jika mengacu pada potensi ideal, Dr. Rino menyebutkan bahwa petani sawit yang telah mengikuti program peremajaan sawit melalui dana BPDP—khususnya PSR yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018—telah menunjukkan produksi yang optimal.

“Dengan kompilasi data perjenjang ortogonal, kesimpulannya, peremajaan sawit rakyat merupakan faktor kunci produktivitas,” jelasnya.

Ironisnya, berdasarkan data Sekretariat DPP APKASINDO, penyaluran dana PSR pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 40.000 hektare atau 33 persen dari target 120.000 hektare yang ingin dicapai tahun tersebut.

Walaupun masih jauh dari target, realisasi PSR tahun 2025 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 31 persen atau sekitar 38.000 hektare.

Menurut Dr. Rino, rendahnya capaian PSR disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain persoalan persyaratan yang rumit, lemahnya pendampingan, koordinasi lintas Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN, serta persoalan kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan.

“Penyebab utamanya masih berkisar pada persyaratan, lemahnya pendampingan, koordinasi lintas Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN, serta sawit dalam kawasan hutan,” pungkasnya.

Melalui forum Refleksi Sawit Rakyat 2025 ini, APKASINDO berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperbaiki tata kelola PSR agar benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat menuju 2026 yang lebih optimistis.