sawitsetara.co – PALEMBANG — Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan telah menjangkau 75.504 hektare sejak 2017. Namun, pelaksanaan peremajaan belum sepenuhnya tuntas. Sebanyak 7.422 hektare lahan yang telah mendapat persetujuan masih belum ditanami kembali.
Persoalan kelembagaan pekebun menjadi salah satu hambatan utama. Sejumlah petani sawit swadaya belum tergabung dalam kelompok berbadan hukum. Padahal, legalitas kelembagaan menjadi persyaratan untuk mengakses bantuan peremajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Havizman, mengatakan luas lahan tersebut merupakan akumulasi kebun yang telah memperoleh persetujuan BPDP.
Dari total luasan itu, pekerjaan tumbang chipping telah mencapai 70.251 hektare. Sementara penanaman kembali baru terealisasi pada 68.082 hektare.
“Jadi kenapa belum penuh, tentu sedang dalam proses pengerjaan. Yang belum dikerjakan itu kelembagaan pekebun yang baru memperoleh rekomendasi teknis (rekomtek),” ujarnya saat diwawancarai Bisnis, Rabu (11/11/2026).
Menurut Havizman, kelompok pekebun yang baru mendapatkan rekomendasi teknis masih harus mempersiapkan tahapan pelaksanaan. Persiapan tersebut meliputi pekerjaan tumbang chipping dan kontrak pengadaan benih. Pengadaan benih harus mengikuti rencana anggaran biaya yang sebelumnya diajukan kelompok pekebun.
210 Kelembagaan Pekebun Terdata
Selain tahapan teknis, legalitas organisasi petani masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Sebagian pekebun sawit swadaya masih mengelola kebun secara perorangan. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengakses program PSR. Sebab, BPDP mensyaratkan kelompok pekebun memiliki kelembagaan yang sah secara hukum.
Havizman menyebutkan, saat ini terdapat 210 kelembagaan pekebun yang telah terdata dalam sistem dan mengakses program PSR. Dinas Perkebunan Sumsel terus mendorong petani swadaya membentuk kelompok atau bergabung dengan kelembagaan yang telah memenuhi persyaratan.
“Pekebun yang masih terpisah-pisah ini kita imbau untuk bersatu membentuk kelembagaan sehingga bantuan dari BPDP bisa difasilitasi. Karena BPDP memang mensyaratkan kelembagaan pekebun yang memiliki legalitas,” katanya.
Persoalan lainnya datang dari keputusan ekonomi petani. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang relatif tinggi membuat sebagian pekebun enggan meremajakan kebunnya. Terutama petani yang masih memiliki tanaman berusia lebih dari 25 tahun. Meski sudah tua, tanaman tersebut masih menghasilkan buah dan menjadi sumber penghidupan keluarga.
Kondisi ini membuat pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat peremajaan sawit rakyat. Dinas Perkebunan Sumsel juga meminta pemerintah kabupaten lebih aktif mengidentifikasi kebun dengan produktivitas rendah. Kebun tersebut dapat diusulkan untuk mengikuti program PSR.
“Tim di tingkat kabupaten juga melakukan kunjungan ke UPTD dan kelembagaan pekebun untuk terus mendorong partisipasi petani, termasuk pekebun yang selama ini mengelola kebunnya secara perorangan,” jelas Havizman.
Target PSR Sumsel 2026 Sebanyak 3.600 Hektare
Pemerintah Sumatera Selatan menetapkan target peremajaan sawit rakyat seluas 3.600 hektare pada 2026.
Target tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
• Musi Banyuasin: 1.000 hektare.
• Ogan Komering Ilir: 1.000 hektare.
• Ogan Komering Ulu: 300 hektare.
• Musi Rawas Utara: 300 hektare.
• Muara Enim: 300 hektare.
• Banyuasin: 300 hektare.
• Musi Rawas: 150 hektare.
• Lahat: 250 hektare.
Hingga 11 November 2026, usulan yang telah diproses untuk mendapatkan rekomendasi mencapai 1.910 hektare. Dinas Perkebunan Sumsel masih mendorong kelompok pekebun lainnya melengkapi dokumen persyaratan. Dengan begitu, usulan tambahan dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Ke depan masih ada waktu. Mudah-mudahan kelompok pekebun lainnya segera melengkapi dokumen untuk kita usulkan sehingga bisa tercapai target tahun 2026 ini,” tuturnya.
Produktivitas Kebun PSR Mulai Mendekati Standar
Di tengah berbagai kendala pelaksanaan program, hasil peremajaan sawit rakyat di Sumatera Selatan mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemantauan Dinas Perkebunan Sumsel bersama pemerintah kabupaten menunjukkan produktivitas tanaman hasil peremajaan semakin mendekati standar berdasarkan umur tanaman.
Pada 2025, kebun sawit berumur empat tahun menghasilkan rata-rata 11,05 ton per hektare per tahun. Angka tersebut setara dengan sekitar 92 persen dari standar produktivitas sebesar 12 ton per hektare per tahun. Sementara itu, tanaman berumur lima tahun menghasilkan rata-rata 15,35 ton per hektare per tahun. Produktivitas tersebut hampir menyamai standar sebesar 15,4 ton per hektare per tahun.
Capaian ini menunjukkan bahwa peremajaan sawit rakyat berpotensi meningkatkan produktivitas kebun petani. Namun, percepatan PSR tetap membutuhkan kesiapan kelembagaan, kelengkapan administrasi, serta partisipasi pekebun. Dengan luas persetujuan mencapai 75.504 hektare sejak 2017, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh tahapan peremajaan berjalan hingga tanaman baru menghasilkan secara optimal.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
