Sawit Kembali Dituding Biang Banjir, APKASINDO Sumut: Justru Jadi Korban

sawitsetara.co - Kelapa sawit kembali dituding menjadi biang kerok banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera. Namun di balik derasnya tudingan itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatera Utara justru menegaskan bahwa sawit bukan penyebab, melainkan korban banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.

Ketua APKASINDO Sumut, Gus Dalhari Harahap, menilai anggapan bahwa sawit menjadi penyebab banjir tidak berdasar dan menyesatkan. Menurutnya, dalam peristiwa banjir kali ini, kebun sawit justru menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.

“Kalau dibilang sawit penyebab banjir, itu tidak masuk akal. Sawit justru ikut jadi korban banjir besar ini,” kata Gus Dalhari.

Ia menjelaskan, banjir bandang yang terjadi membawa material kayu gelondongan dari wilayah hulu dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara itu, mayoritas kebun sawit berada di dataran rendah, di kisaran 80 hingga 100 mdpl.

Perbedaan kontur tersebut, menurut Gus Dalhari, menjadi bukti bahwa sumber material banjir tidak berasal dari perkebunan sawit.

“Tidak ada sawit di dataran tinggi. Pohon sawit itu terhempas dari bawah karena terjangan air. Akarnya tercabut, bukan ditebang,” tegasnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa kayu-kayu yang hanyut merupakan hasil pembukaan lahan sawit. Menurutnya, kayu hasil tebangan memiliki ciri khusus, seperti bekas gergaji atau tanda tertentu, sementara kayu yang terbawa banjir kali ini didominasi kayu alami dari kawasan hulu.

Gus Dalhari menilai, sawit kerap dijadikan kambing hitam dalam setiap kondisi cuaca ekstrem. Saat kemarau, sawit dituding rakus air dan merusak lingkungan. Namun ketika hujan ekstrem memicu banjir, sawit kembali disalahkan karena dianggap tidak mampu menyerap air.

“Ini sudah jadi pola. Saat panas disalahkan, saat banjir juga disalahkan. Padahal yang paling mendesak sekarang adalah penanganan bencana, dan itu justru berjalan lambat,” ujarnya.

APKASINDO Sumut menilai akar persoalan banjir terletak pada lemahnya tata kelola kawasan hutan di wilayah hulu. Tumpukan kayu yang hanyut bersama arus banjir disebut sebagai sinyal kuat adanya masalah serius dalam pengelolaan kehutanan.

“Ini tanggung jawab pengelolaan kehutanan. Kalau hulunya dikelola dengan baik, banjir tidak akan separah ini,” kata Gus Dalhari.

Ia juga mengkritik wacana penghutanan kembali lahan sawit yang kerap muncul setiap kali bencana terjadi. Menurutnya, pendekatan tersebut mengabaikan fakta sejarah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gus Dalhari mengingatkan bahwa perkebunan sawit di wilayah Sumatera Timur telah ada sejak 1911, jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Jangan dibalik seolah-olah sawit yang masuk ke hutan. Masyarakat sudah berkebun jauh sebelum negara ini berdiri. Jangan semua kesalahan dibebankan ke petani sawit,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, banjir kali ini juga berdampak serius bagi petani. Produksi sawit rakyat dilaporkan turun hingga 20–30 persen akibat kebun yang tergenang dan terputusnya akses panen. Di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Langkat, banyak kebun terisolasi selama berhari-hari.

“Bahkan Garoga di Tapanuli Selatan, yang tidak memiliki kebun sawit, justru mengalami kerusakan paling parah,” ungkapnya.

Gus Dalhari menambahkan, banjir kali ini tergolong ekstrem dan belum pernah terjadi sebelumnya. Curah hujan tinggi selama hampir sepekan menyebabkan genangan meluas hingga pusat pemerintahan di Medan, termasuk kawasan rumah dinas gubernur dan sejumlah pejabat.

“Ini bencana besar yang dampaknya dirasakan semua pihak. Sudah saatnya berhenti mencari kambing hitam. Negara harus berani membenahi persoalan hulu secara serius, bukan terus mengorbankan sawit,” pungkasnya.