Sekda Riau Sebut Produktivitas Jadi Kunci Transformasi Industri Sawit, Hilirisasi Tak Cukup Hanya Bangun Pabrik

sawitsetara.co - PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu kunci memperkuat industri sawit tanpa harus membuka lahan baru. Di sisi lain, industrialisasi sawit dinilai tidak cukup hanya dengan membangun pabrik, tetapi harus ditopang ekosistem yang kuat dari hulu hingga hilir.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., saat mewakili Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam penutupan Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2026 di Ska Co-Ex, Pekanbaru, Sabtu (8/8/2026).

Syahrial mengatakan Riau memiliki basis perkebunan dan industri sawit yang kuat. Provinsi ini memiliki sekitar 3,8 juta hektare tutupan kelapa sawit, dengan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 9,4 juta ton. Sekitar 61 persen perkebunan tersebut merupakan perkebunan rakyat dan Riau memiliki 287 pabrik kelapa sawit.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada sekaligus memperbesar nilai tambah yang dihasilkan.

“Tantangan sekarang adalah bagaimana kekuatan tersebut kita naikkan ke atasnya. Setiap hektare semakin produktif, setiap ton produksi menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, dan manfaat ekonomi yang semakin besar dirasakan masyarakat,” katanya.

Syahrial menyebut produktivitas CPO Riau saat ini rata-rata sekitar 3,6 ton per hektare per tahun. Padahal, potensi produktivitasnya dapat mencapai 6–8 ton per hektare per tahun.

Selisih tersebut, kata dia, merupakan ruang pertumbuhan ekonomi yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengandalkan perluasan areal perkebunan.

“Artinya, jika kita mampu melakukan peningkatan produksi, kita tidak harus selalu melalui perluasan lahan. Kita dapat tumbuh dengan meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada,” kata dia.

Peningkatan produktivitas tersebut, lanjut Syahrial, harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan. Kepastian ruang dan legalitas menjadi bagian penting agar peremajaan, pembiayaan, sertifikasi, ketelusuran hingga investasi dapat berjalan.

Di sisi hilir, Pemprov Riau menilai industrialisasi sawit harus dibangun sebagai ekosistem. Syahrial mengatakan pengembangan industri tidak cukup hanya berbicara mengenai pembangunan pabrik, tetapi juga harus mencakup produktivitas, inovasi, ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

“Industrialisasi tidak cukup dimulai dari pabrik. Industrialisasi harus dibangun sebagai satu ekosistem.”

Menurut Syahrial, Riau sebenarnya telah memulai penguatan ekosistem tersebut melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan harga, serta dorongan sertifikasi ISPO.

Pemerintah Riau juga terus membenahi persoalan tata ruang dan legalitas perkebunan. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi produksi dan industri sawit Riau dapat berkembang secara lebih optimal.

Dengan basis produksi perkebunan rakyat yang besar dan industri pengolahan yang kuat, Syahrial berharap Riau dapat mengambil peran lebih besar dalam transformasi industri sawit nasional.

“Karena yang ingin kita capai adalah petani semakin sejahtera, industri semakin dalam, investasi semakin berkualitas, lapangan kerja semakin luas, ketahanan energi semakin kuat, serta lingkungan tetap terjaga,” kata dia.

Penutupan SIEXPO 2026 turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam, Ketua MKA LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung, sejumlah kepala daerah, akademisi, pelaku usaha perkebunan, serta petani sawit.