sawitsetara.co – PALEMBANG – Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Salah satunya pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuasin terus memperkuat langkah menuju pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui pelatihan sertifikasi ISPO.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia petani sawit agar siap menghadapi tuntutan global akan tata kelola sawit berkelanjutan.
Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, Ir. H.M. Syahrial, MT, dalam sambutannya menegaskan bahwa sertifikasi ISPO bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan jalan untuk menjaga daya saing sekaligus masa depan ekonomi rakyat di sektor perkebunan.
“Pelatihan ini bukan hanya tentang sertifikat, tapi tentang kemampuan petani kita untuk bertahan dan berkembang di tengah pasar global yang menuntut keberlanjutan. ISPO adalah wujud komitmen kita bersama untuk menjadikan kelapa sawit Banyuasin semakin berdaya, ramah lingkungan, dan memberi kesejahteraan,” ujar Syahrial.
Kabupaten Banyuasin dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di sektor perkebunan. Dari total luas wilayah lebih dari 12 ribu kilometer persegi, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Banyuasin Tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 27.536 hektare, dengan produksi mencapai 53.222 ton Tandan Buah Segar (TBS). Selain itu, terdapat kebun plasma seluas 28.222 hektar dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 1.425 hektar yang menjadi fokus peningkatan produktivitas.
Menurut Syahrial, potensi besar ini harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
“Masih banyak kebun rakyat yang belum memenuhi prinsip ISPO. Karena itu, pemerintah hadir memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan kebijakan pendanaan yang berpihak pada pekebun,” ungkap Syahrial.
Dukungan terhadap petani sawit rakyat juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaannya. Kebijakan ini diharapkan mampu menyediakan pendanaan yang cukup bagi pembinaan, pendataan, dan sertifikasi perkebunan sawit rakyat.
Syahrial juga menyebutkan, kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan agar pembangunan sawit rakyat tidak tertinggal dalam standar global keberlanjutan. “Pendanaan ini diarahkan untuk pembinaan dan pendampingan sertifikasi ISPO agar seluruh pekebun di Banyuasin bisa memenuhi kriteria sawit berkelanjutan,” kata Syahrial.
Melalui pelatihan sertifikasi ISPO ini, para peserta yang terdiri dari kelompok tani dan koperasi sawit diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain memperoleh sertifikat yang diakui secara nasional, peserta juga akan mendapatkan jejaring profesional, pemahaman teknis budidaya, serta keterampilan manajerial yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan petani.
“Dengan ISPO, kita ingin petani tidak hanya bisa menanam dan panen, tapi juga memahami pasar, produktivitas, serta kepatuhan terhadap aturan. Ini akan menjadi modal besar agar sawit rakyat Banyuasin memiliki posisi tawar yang lebih kuat,” pungkas Syahrial.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
