Ujian Konstitusi atas Warisan VOC: Mengapa Model HGU Sawit Dinilai Gagal Hadapi Abad ke-21

sawitsetara.co - JAKARTA – Model perkebunan kelapa sawit berbasis Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional dinilai tidak lagi selaras dengan konstitusi dan arah perubahan ekonomi global.

Kesimpulan itu disampaikan Prof. Agus Pakpahan, ahli ekonomi pertanian Indonesia, dalam serial pemikiran Tropikanisasi–Kooperatisasi edisi 18 Januari 2026 bertajuk “Stress Test Konstitusional: Ujian Akhir DNA VOC dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Bawah Kondratieff VI”.

Dalam kajian tersebut, Prof. Agus menyebut sistem HGU modern sebagai bentuk mutakhir dari “DNA kolonial” yang diwariskan sejak masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan bahkan lebih awal dari itu, sejak ekspedisi Compagnie van Verre pada akhir abad ke-16.

“VOC memang bangkrut pada 1799, tetapi DNA institusionalnya tidak pernah mati. Ia bereinkarnasi dalam sistem Tanam Paksa, lalu Agrarische Wet 1870, dan hari ini hidup dalam bentuk HGU perkebunan besar,” kata Prof. Agus.

Rente Tanah, Sumber Laba Tersembunyi

Prof. Agus memulai analisisnya dengan apa yang ia sebut sebagai stress test konstitusional, yakni pengujian apakah model HGU masih layak bila seluruh rente tanah dikembalikan ke negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Hasilnya, menurut Prof. Agus, mengejutkan namun konsisten secara matematis. Pada skala perkebunan korporasi seluas sekitar 100 ribu hektare, margin bersih perusahaan sawit akan turun drastis dari sekitar 25 persen menjadi hanya 10–11 persen. Return on Investment (ROI) jatuh dari 14 persen menjadi 3,5–4 persen, lebih rendah dari biaya modal perusahaan (Weighted Average Cost of Capital/WACC).

“Lebih dari separuh keuntungan sawit korporasi ternyata berasal dari rente tanah publik yang disubsidi secara implisit. Bukan dari efisiensi atau inovasi,” ujar Prof. Agus.

Ia menilai pola ini identik dengan praktik VOC, yang memperoleh laba bukan dari keunggulan produksi, melainkan dari hak monopoli dan privilese negara. “Inilah sebab utama mengapa negara-negara tropis kaya sumber daya tetapi miskin inovasi,” katanya.

Ketergantungan pada Finansialisasi Tanah

Stress test kedua menyoroti praktik pengagunan HGU sebagai instrumen keuangan. Jika HGU dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai hak pakai, bukan aset agunan, leverage perusahaan turun dari sekitar 60 persen menjadi 30 persen. Konsekuensinya, biaya modal melonjak dan kemampuan membiayai replanting skala besar praktis hilang.

“Sistem ini sakit kronis karena menggantungkan keberlanjutan pada finansialisasi tanah. Tanah berubah dari aset sosial menjadi jaminan utang,” kata Prof. Agus.

Menurut dia, pola ini tidak berbeda dengan logika kolonial yang menjadikan tanah dan sumber daya tropis sebagai komoditas abstrak untuk pasar global—sebuah logika yang sudah tertanam sejak era perusahaan dagang pendahulu VOC.

Lima Tes, Tiga Kegagalan

Dari lima pengujian yang dilakukan, Prof. Agus menyimpulkan setidaknya tiga kegagalan struktural.

Pertama, laba nominal masih tercatat, tetapi kelayakan investasi hilang karena ROI berada di bawah WACC—indikator “kematian bisnis” dalam kapitalisme modern.

Kedua, margin yang tersisa tidak cukup untuk membiayai kebutuhan jangka panjang seperti replanting (15–20 persen pendapatan), kepatuhan ESG (5–10 persen), dan hilirisasi.

Ketiga, tidak ada insentif investasi jangka panjang. Respons rasional korporasi, menurut Prof. Agus, justru pembekuan investasi, perampingan, divestasi, dan pelobi kebijakan.

“Ini persis DNA VOC: ekstraksi maksimal, investasi minimal, keberlanjutan nol,” ujarnya.

Tekanan terbesar, kata Prof. Agus, justru datang dari luar sistem. Memasuki Gelombang Kondratieff VI (2030–2095), ekonomi global bergerak ke arah biological intelligence, sistem sirkular, komputasi kuantum, dan jaringan terdesentralisasi.

Model HGU dinilai gagal di semua dimensi tersebut. Indeks Kompleksitas Produk (Product Complexity Index/PCI) sawit berada di angka negatif (-0,22), jauh dari kebutuhan ekonomi berbasis pengetahuan dengan PCI di atas 0,80. Biaya eksternalitas lingkungan mencapai Rp 26,7 juta per hektare per tahun, sementara kepemilikan lahan tetap terkonsentrasi.

“Dengan WACC sekitar 13 persen dan margin yang menipis, model HGU akan menjadi dinosaurus di era ekonomi bio-digital,” kata Prof. Agus.

Prof. Agus menegaskan, temuan ini bukan sekadar analisis ekonomi, melainkan ujian konstitusional. Pasal 33 UUD 1945, menurut dia, dirancang sebagai koreksi sejarah terhadap ekonomi ekstraktif kolonial.

Jika pola HGU dipertahankan hingga satu abad ke depan, Prof. Agus memprediksi Indonesia akan terjebak permanen dalam middle income trap, mengalami stratifikasi sosial yang kian tajam, serta menanggung biaya ekologis hingga Rp 2.670 triliun dalam 100 tahun.

“Kita akan menjadi negara tropis dengan konstitusi mulia, tetapi praktik ekonomi kolonial,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Prof. Agus menawarkan peta jalan transformasi hingga 2126, mulai dari pengakuan warisan kolonial, debt-for-nature swaps, hingga pengembangan koperasi kuantum dan kontrak kelola berbasis kinerja.

Tujuannya ambisius: menjadikan Indonesia negara tropis pertama yang maju, bukan dengan meniru model empat musim, tetapi dengan menciptakan varian kapitalisme tropis yang adil dan berkelanjutan.

“DNA VOC bisa dimutasi. Kutukan tropis bisa diputus. Tapi hanya jika kita berani mengganti sistem, bukan sekadar menambalnya,” kata Prof. Agus.

Empat abad setelah VOC berdiri dan delapan dekade setelah kemerdekaan, Prof. Agus menilai Indonesia berada di persimpangan sejarah. “Pertanyaannya sederhana,” ujarnya, “apakah kita terus hidup dari warisan kolonial, atau berani menciptakan DNA ekonomi kita sendiri.”