Hari Tani Nasional: 17 Juta Petani Sawit Dukung Presiden Prabowo, Ini 8 Usulan Strategis APKASINDO

sawitsetara.co - JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menyampaikan 8 deklarasi strategis sebagai suara resmi 17 juta petani sawit di seluruh Indonesia.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA, C.APO, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara daring pada Selasa (23/09/2025). Turut hadir dalam rapat tersebut Sekjen DPP APKASINDO Dr. Rino Afrino, ST., MM, Ketua Harian Gus Dalhari Harahap, serta 25 Ketua DPW dan 164 perwakilan DPD APKASINDO se-Indonesia.

Gulat menegaskan bahwa seluruh petani sawit di bawah naungan APKASINDO tidak akan melakukan demonstrasi dalam peringatan Hari Tani Nasional tahun ini. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat.

“Kami ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Para petani sawit lebih memilih tetap bekerja di kebun untuk menjaga ketahanan pangan dan energi nasional berbasis sawit,” tegas Gulat, yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Laskar Prabowo.

Dalam rapat tersebut dibahas point-point deklarasi Petani Sawit dalam memperingati Hari Tani Nasional tahun ini yang selanjutnya telah dirumuskan 8 pernyataan sikap dan usulan strategis setara cita kepada Presiden Prabowo Subianto, yang akan dibacakan di Pontianak Kalimantan Barat, sebagai berikut:

• Mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Dukungan ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat di bidang ketahanan pangan dan energi yang salah satunya berbasis sawit;

2. Kepastian Hukum dan Legalitas lahan bagi perkebunan sawit rakyat.

Dukungan penuh pemerintah melalui jalur afirmasi (tujuan khusus dengan maksud tertentu) dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik kebun sawit rakyat, baik yang sudah APL maupun yang masih diklaim Kementerian Kehutanan sebagai bagian Kawasan hutan dengan syarat sawit sudah tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan Pengakuan ketelusuran dalam regulasi EUDR yang tertanam sawit sebelum 2020;

3. Mengakui dan Menghargai Peran Petani

Kami menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran strategis petani sawit sebagai pilar utama ekonomi nasional. Kami adalah bagian integral dari rantai pasok kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara.

4. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Perkebunan

Kami mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. Kami siap berkolaborasi dan berdialog dengan pemerintah dan kami sangat mendukung Astacita Presiden Prabowo. Sebagai salah satu wujud nyata Astacita tersebut kami meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di perkebunan sawit rakyat agar tidak memberikan keresahan berakibat terganggunya kamtibmas, gangguan sosial di petani sawit dan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari multiplier effect sawit, yang berujung terganggunya target pertumbuhan ekonomi 8%;

5. Direktorat Jenderal Perkebunan Dikembalikan Fungsinya

Meminta Kementerian Pertanian kembali memberikan perhatian besar kepada petani sawit melalui dukungan kebijakan, terkhusus direktorat jenderal perkebunan supaya Kembali ke tugas pokoknya;

6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN).

Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan Kementerian/lembaga dan deregulasi aturan yang antagonis, serta memastikan pemasukan negara sesuai eksisting perkebunan sawit Indonesia diperlukan segera BSAN;

7. PSR dan SARPRAS

Segera permudah untuk persyaratan Program PSR dan Program Sarpras melalui dana sawit BPDP (bukan APBN), sebab dengan PSR dan Sarpras kami Petani sawit menuju sejahtera dan dengan program PSR dan Sarpras tersebut kami petani bisa mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk kemandirian energi dan meningkatkan pemasukan negara;

8. Kemitraan Petani Plasma-Inti

Pemerintah harus tegas untuk mewujudkan Kewajiban 20% Plasma bagi Perusahaan (inti) tanpa kecuali dan dukungan petani sawit masuk ke sektor hilir, terutama sebagai produsen FAME (biodiesel);

Dalam Rakornas tersebut, KH Suher, Ketua DPW APKASINDO Riau, menyampaikan dukungan bulat terhadap arahan Ketua Umum APKASINDO.

“Kami setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua Umum. Bahkan secara aklamasi, seluruh 25 provinsi dalam APKASINDO menyetujui 8 butir deklarasi ini sebagai suara bersama petani sawit Indonesia,” ujar KH Suher.