Petani Sawit Mendesak Menkeu Baru Tinjau Ulang Pajak dan Pungutan Ekspor Sawit

sawitsetara.co – JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) langsung bergerak cepat menanggapi pelantikan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka mendesak Menkeu segera meninjau ulang kebijakan pajak ekspor (Bea Keluar/BK) dan pungutan ekspor (PE) sawit.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengungkapkan SPKS menilai kebijakan fiskal tersebut selama ini justru menjadi beban bagi petani, menekan harga Tandan Buah Segar (TBS), dan memperburuk kondisi ekonomi jutaan keluarga petani sawit.

Ia menegaskan bahwa sejak pungutan sawit diberlakukan pada 2015, lebih dari 90% dana yang terkumpul oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) hanya dinikmati oleh industri biodiesel melalui subsidi.

“Dana pungutan sawit hanya menguntungkan industri besar pemilik pabrik biodiesel. Sementara petani terus dirugikan karena harga TBS mereka ditekan,” ujar Sabarudin, Rabu (24/9/2025).

SPKS juga mencatat dampak langsung dari kebijakan tersebut. Setiap kenaikan 1% pungutan ekspor, harga TBS petani akan turun antara Rp300 hingga Rp500 per kilogram. Sabarudin menekankan, kondisi ini membuat petani sawit semakin sulit bertahan.

“Di mana keadilan bagi petani sawit? Jika keuntungan besar hanya berputar di oligarki industri, sementara 3,5 juta keluarga petani terhimpit ekonomi,” katanya.

Data SPKS menunjukkan, petani sawit mengelola sekitar 7,2 juta hektare atau 42% dari total perkebunan sawit nasional. Ini berarti, sekitar 14,3 juta jiwa sangat bergantung pada harga jual TBS.

Di sisi lain, Kementerian ESDM baru saja mengumumkan tambahan subsidi biodiesel B40 sebesar Rp16 triliun untuk tahun 2025. Total kebutuhan insentif B40 diperkirakan mencapai Rp67 triliun yang sebagian besar berasal dari pungutan ekspor sawit.

SPKS menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakadilan struktural. Sabarudin mengusulkan agar subsidi biodiesel dialihkan menjadi insentif harga TBS bagi petani yang memasok kebutuhan biodiesel nasional.

SPKS berharap Menkeu Purbaya dapat mengambil langkah konkret untuk menghentikan distorsi harga TBS. Ini bisa dilakukan dengan menurunkan atau bahkan menghapus pajak dan pungutan ekspor sawit. SPKS juga menekankan pentingnya dukungan dari Presiden Prabowo untuk menata kembali regulasi yang dinilai lebih berpihak pada korporasi.

“Jika pemerintah bisa menyalurkan Rp200 triliun ke bank-bank BUMN untuk pembiayaan masyarakat, maka dana sawit pun harus bisa dikaji ulang agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” kata Sabarudin.