APKASINDO: Program B50 Penting, Tapi Produktivitas Sawit Rakyat Masih Jadi Persoalan

sawitsetara.co - JAKARTA — Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menilai implementasi program biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah memperkuat hilirisasi sawit nasional dan menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) petani.

Hal tersebut disampaikan Dr. Gulat dalam webinar bertajuk “Implementasi B50 Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit” yang digelar Tabloid Sinar Tani, Rabu (20/5/2026).

Menurut Dr. Gulat , sejak awal program biodiesel dirancang sebagai instrumen untuk menjaga harga sawit rakyat agar tetap stabil melalui peningkatan serapan domestik CPO.

“Roh utama biodiesel itu menjaga stabilitas harga TBS petani sawit. Sebelum ada biodiesel, harga sawit sangat fluktuatif, bisa naik tajam lalu jatuh bebas. Sekarang lebih stabil karena ada kebutuhan domestik,” ujarnya.

Dr. Gulat menjelaskan, implementasi B50 nantinya diperkirakan menyerap sekitar 18 hingga 20 juta ton CPO nasional atau hampir 30 persen produksi nasional. Ia menegaskan bahwa persoalan utama sawit nasional saat ini bukan terletak pada korporasi, melainkan rendahnya produktivitas kebun rakyat.

Ia mengungkapkan, kebun sawit rakyat yang belum mengikuti program PSR rata-rata hanya menghasilkan 400–800 kilogram TBS per hektare per bulan dengan rendemen 18–21 persen. Sementara petani yang sudah mengikuti program PSR mampu menghasilkan 2,5–3,5 ton TBS per hektare per bulan dengan rendemen mencapai 26 persen.

Karena itu, APKASINDO meminta pemerintah mempermudah akses petani terhadap program PSR agar produktivitas sawit nasional meningkat dan pasokan bahan baku B50 tetap terjaga. “Kami hanya meminta PSR dipermudah. Kalau produktivitas naik, otomatis program B50 juga semakin kuat,” tegasnya.

Dr. Gulat juga mengkritik masih rendahnya realisasi program PSR nasional. Berdasarkan data yang dipaparkannya, realisasi PSR sejak 2018 hingga 2025 rata-rata hanya mencapai sekitar 29 persen dari target pemerintah. Ia khawatir kondisi tersebut dapat mengganggu target besar pemerintah dalam implementasi B50 karena pasokan CPO domestik berpotensi tidak mencukupi.

Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor perkebunan sawit rakyat karena sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan program strategis pemerintah.

“Jangan sampai sawit yang menjadi penopang ekonomi nasional justru kurang mendapatkan perhatian serius,” katanya.

Webinar ini turut dihadiri perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan, kemudian Ani Rahayu Ratna Dewi dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Rahayu Dwi Mampuni dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia.