Kelompok Tani di Kempas Tolak Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun, Nilai Penting bagi Kesejahteraan Petani

sawitsetara.co - INDRAGIRI HILIR — Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai penolakan dari kalangan petani di Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir (Hilir).

Kelompok Tani Makmur dari Desa Bayas bersama Gapoktan Berkah Sawit Sejahtera dari Desa Pekan Tua menyatakan sikap tegas mendukung keberadaan PKS tanpa kebun yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Tani Makmur, Muhammad Dahlan, didampingi Ketua Gapoktan Berkah Sawit Sejahtera, Idamsar. Keduanya menilai keberadaan PKS tanpa kebun sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani, khususnya petani swadaya.

“Kami berharap pemerintah tetap mengizinkan berdirinya PKS tanpa kebun. Kehadirannya sangat membantu petani karena mampu mendorong kenaikan harga tandan buah segar (TBS), terutama bagi kelompok tani dan masyarakat kecil,” ujar Muhammad Dahlan, Senin (4/5/2026).

Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.

Selain itu, keberadaan pabrik independen tersebut diyakini turut menggerakkan perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Dengan adanya PKS tanpa kebun, kami sebagai petani merasa lebih terbantu. Hasil panen lebih mudah terserap dan harga menjadi lebih baik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Idamsar.

Sebelumnya, kekhawatiran serupa juga disampaikan Hedi B, seorang anak petani sawit di Indragiri Hilir. Ia menilai rencana penutupan PKS tanpa kebun justru berpotensi mengganggu keseimbangan harga di tingkat petani.

Menurut Hedi, keberadaan PKS independen selama ini menjadi faktor penyeimbang dalam persaingan harga TBS. Jika pabrik-pabrik tersebut tidak lagi beroperasi, maka peluang terjadinya dominasi harga oleh perusahaan besar yang memiliki kebun sendiri akan semakin terbuka.

Ia menjelaskan, perusahaan yang memiliki kebun cenderung lebih mengutamakan pengolahan hasil panen internal, terutama saat produksi sedang tinggi. Dalam situasi panen raya, kondisi ini berpotensi membuat pembelian dari petani swadaya dibatasi, bahkan dihentikan sementara.

“Kalau itu terjadi, petani kecil akan kesulitan mencari tempat menjual hasil panennya,” ungkapnya.