sawitsetara.co - LAMPUNG – Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil komoditas perkebunan seperti tebu dan kelapa sawit. Atas dasar itulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat strategi pembangunan subsektor perkebunan dalam meningkatkan perekonomian daerah.
"Melihat kontribusi besar subsektor perkebunan di Lampung, maka strategi pembangunan perkebunan harus terus diperkuat, melalui peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan mutu hasil perkebunan, pengembangan hilirisasi dan investasi," ujar Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Lampung Lukman Pura di Bandarlampung.
Lukman juga mengungkapkan selain penerapan strategi tersebut perlu juga dilakukan penguatan dalam hilirisasi beragam komoditas perkebunan di Lampung.
"Hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Oleh karena itu pemerintah akan hadir dan berperan aktif mendorong tumbuhnya industri pengolahan, termasuk di tingkat kelompok tani, serta didukung oleh penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan sarana prasarana yang memadai," ungkap Lukman.
Lukman pun memaparkan bahwa pada RPJMD 2025-2029, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menargetkan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional. Pencapaian target ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta kota, dan dukungan semua pemangku kepentingan.
"Dari sisi produksi, Provinsi Lampung mencatat capaian yang membanggakan, di antaranya untuk kopi robusta berada di peringkat kedua nasional, lada menyumbang 24,57 persen produksi nasional dan juga berada di peringkat kedua nasional," jelas Lukman.
Menurut Lukman, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan IV 2024, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 26,21 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sementara itu, subsektor perkebunan menyumbang 6,85 persen pada Triwulan II 2025, dengan total kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik menjadi 28,51 persen.
“Ini menunjukkan bahwa perkebunan masih menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah, tidak hanya dalam mendukung PDRB, tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan dan ekspor nasional,” papar Lukman.
Seperti diketahui, luas perkebunan kelapa sawit di Lampung pada tahun 2024 adalah 111,3 ribu hektar (ha), menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang mengacu pada luas areal tanaman perkebunan rakyat.
Lalu untuk Nilai Tukar Petani (NTP). Pada September 2025 di Provinsi Lampung tercatat sebesar 127,62, naik 1,76 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut ditopang oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat yang memberikan NTP tertinggi sebesar 165,25.
Lebih lanjut, penerimaan DBH sawit di Lampung untuk tahun 2024 diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total provinsi sebesar Rp86 miliar, dan Pemprov Lampung menerima sekitar Rp17,3 miliar. Dana ini disalurkan ke 15 kabupaten/kota dengan jumlah bervariasi, misalnya Lampung Barat menerima Rp3,6 miliar (turun dari Rp4,1 miliar pada 2023) dan Mesuji menerima Rp7,6 miliar (turun dari Rp8,6 miliar).
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
