Oleh: Dr Gusti Gultom
(Dewan Pakar DPP APKASINDO/Akademisi IPB Univerity)
sawitsetara.co - Kejayaan industri sawit Indonesia tidak lepas dari kontribusi jutaan petani sawit. Sejarah keterlibatan petani dalam industri sawit nasional mulai memasuki babak penting ketika pemerintah mengembangkan perkebunan rakyat melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang resmi dimulai pada tahun 1981. Artinya, petani telah menjadi bagian dari perjalanan industri sawit Indonesia selama 45 tahun.
Selama lebih dari tiga dekade, petani sawit tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan perkebunan, tetapi telah bertransformasi menjadi salah satu fondasi utama industri sawit nasional. Dari kebun-kebun rakyat TBS diproduksi, PKS memperoleh bahan baku, industri hilir mendapatkan CPO, ekspor menghasilkan devisa, dan berbagai aktivitas ekonomi di pedesaan tumbuh. Dengan demikian, perjalanan Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia pada hakikatnya juga merupakan bagian dari perjalanan panjang petani sawit Indonesia.
Namun, setelah menjadi fondasi industri kelapa sawit nasional, apakah petani telah menikmati kemerdekaan ekonomi yang sepadan dengan kontribusinya?
Pertanyaan ini sangatlah relevan dengan kontribusi petani sawit yang sangat besar, mengingat tanaman kelapa sawit membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk dapat berbuah secara optimal. Petani harus menunggu beberapa tahun sambil terus menanggung biaya investasi, pemeliharaan, dan berbagai risiko sebelum satu tandan buah pertama dapat dipanen.
Bagi petani, menanam sawit lebih dari sekadar bekerja. Kebun sawit bukan hanya tempat bekerja dan menghasilkan TBS, namun menjadi investasi jangka panjang, tabungan keluarga, sumber biaya pendidikan anak, modal membangun kehidupan yang lebih baik, dan pada akhirnya aset yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Jutaan petani sawit menggantungkan harapan dan masa depan keluarganya pada kebun sawit. Selama 45 tahun, kerja keras mereka telah mengubah lahan menjadi aset produktif, memberikan penghidupan bagi keluarga, menggerakkan ekonomi pedesaan, dan sekaligus menjadi fondasi bagi kejayaan industri sawit Indonesia. Kontribusi tersebut bahkan jauh melampaui pendapatan rumah tangga petani. Kebun-kebun rakyat memasok bahan baku bagi PKS, industri hilir, ekspor, hingga sektor energi nasional.
Semakin besar kontribusi petani terhadap industri sawit, apakah kendali ekonomi yang dimiliki juga semakin besar? Setelah 45 tahun, persoalan petani sawit masih bersifat struktural. Kebun-kebun yang diwarisi mulai memasuki usia tua dan membutuhkan peremajaan. Pelaksanaan PSR masih menghadapi berbagai kendala. Persoalan legalitas dan kepastian hak atas lahan belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga sebagian petani kesulitan mengakses pembiayaan, sertifikasi, maupun melakukan investasi jangka panjang. Pada saat yang sama, produktivitas kebun rakyat masih perlu ditingkatkan agar pendapatan petani dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Persoalan yang dihadapi oleh petani kian kompleks ketika TBS meninggalkan kebun. TBS hanya dapat diolah oleh PKS, baik terintegrasi ataupun non-kebun. Oleh karena itu, TBS sangat bergantung pada keberadaan PKS. Keberadaan PKS tidak selalu merata dan cenderung terkonsentrasi di sentra penghasil TBS. Petani harus menempuh jarak yang jauh dari kebun ke PKS, biaya transportasi, persyaratan volume dan kualitas, serta ketergantungan terhadap perantara.
Kondisi tersebut menempatkan petani dalam posisi yang paradoks; mereka memiliki kebun dan menghasilkan TBS yang diolah menjadi komoditas yang sangat strategis bagi Indonesia, tetapi belum sepenuhnya memiliki kendali atas pasar tempat hasil kebunnya diperdagangkan. Di sinilah makna kemerdekaan petani sawit perlu diperluas.
Petani mungkin saja sudah merdeka dalam mengelola kebunnya, menentukan pola budidaya, menanggung risiko produksi, dan menikmati hasil panennya. Tetapi kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya utuh ketika TBS meninggalkan kebun dan memasuki pasar. Merdeka menjual belum tentu merdeka memilih pasar.
Petani tidak punya pilihan selain menyetor TBS ke PKS. Mereka hanyalah bertindak sebagai penerima harga dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Petani tidak saja dihadapkan pada persoalan untuk meningkatkan produksi, namun bagaimana memastikan peningkatan produksi diikuti dengan kepastian legalitas, akses pembiayaan, produktivitas yang lebih tinggi, pilihan pasar, posisi tawar, dan bagian nilai tambah yang lebih adil. Dengan kata lain, persoalan utama petani sawit adalah kedaulatan ekonomi.
Petani perlu memperoleh akses pasar yang lebih terbuka, transparan, kompetitif, dan memberikan pilihan pembeli yang nyata. Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah mendorong petani melalui koperasi, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi lainnya untuk memiliki kepentingan ekonomi dalam PKS. Petani dapat didorong memiliki PKS secara kolektif melalui lembaga tersebut.
Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat meningkatkan kualitas, mengatur transportasi, mengurangi ketergantungan pada perantara, serta memperkuat posisi tawar petani dalam bernegosiasi dengan PKS. Petani dapat naik kelas dari smallholder menjadi smallholder ownership.
Permasalahan berikutnya adalah capaian PSR yang masih rendah. Tanaman kelapa sawit banyak yang memasuki usia tua dan perlu diremajakan. Persoalan pasar tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebun. Suplai dari kebun harus dipasok ke pasar untuk mendapatkan nilai ekonomi. Petani tidak akan memiliki kekuatan ekonomi jika produktivitas kebunnya terus menurun seiring dengan penuaan usia tanaman kelapa sawit.
Jika target Program PSR pada tahun sebelumnya mencapai 120 ribu hektare, maka target tahun ini turun menjadi hanya 50 ribu hektare. Penurunan target yang cukup signifikan ini tentu perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, bukan hanya terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani, tetapi juga terhadap keberlanjutan produksi dan pasokan CPO nasional. Hal ini menjadi semakin penting mengingat petani rakyat mengelola sekitar 41% dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional.
Apabila peremajaan tidak dilakukan secara memadai, semakin banyak tanaman sawit rakyat yang memasuki usia tua dan mengalami penurunan produktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menekan produksi TBS petani dan pada akhirnya mengurangi pasokan bahan baku bagi industri pengolahan serta CPO nasional.
Dengan demikian, penurunan target PSR tidak semata-mata merupakan persoalan program peremajaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional, pendapatan jutaan rumah tangga petani, dan ketahanan pasokan bahan baku untuk kebutuhan pangan, energi, dan industri hilir.
peremajaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional, pendapatan jutaan rumah tangga petani, dan ketahanan pasokan bahan baku untuk kebutuhan pangan, energi, dan industri hilir.
PSR tidak boleh terus dipandang semata-mata sebagai program bantuan pemerintah. Peremajaan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya dinikmati selama puluhan tahun. Dengan skala kebun rakyat yang sangat besar, pembiayaan PSR tidak realistis jika hanya mengandalkan satu sumber pendanaan.
Dana pemerintah yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang pada dasarnya bersumber dari Pungutan Ekspor (PE), tetap memiliki peran penting sebagai catalytic funding untuk mendukung percepatan peremajaan sawit rakyat. Namun, dana tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber pembiayaan replanting.
Ketergantungan pada sumber dana tunggal berisiko membatasi kapasitas program, terutama ketika penerimaan Pungutan Ekspor mengalami penurunan akibat perubahan harga CPO, volume ekspor, maupun meningkatnya penyerapan CPO untuk kebutuhan domestik.
Karena itu, pendanaan replanting membutuhkan diversifikasi sumber pembiayaan melalui skema yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik tanaman tahunan. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan replanting perlu terus dikaji dan disesuaikan, terutama dari sisi tenor, masa tenggang (grace period), serta pola angsuran yang mempertimbangkan bahwa kebun sawit tidak menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun setelah peremajaan.
Pembiayaan sebaiknya tidak menggunakan pola kredit konvensional yang mengharuskan petani mulai membayar angsuran sebelum kebun kembali menghasilkan.
Skema pembiayaan bersama antara koperasi, perbankan, dan perusahaan mitra juga dapat diperluas untuk membagi risiko sekaligus memperkuat kepastian pasar dan pendampingan teknis bagi petani. Di sisi lain, instrumen green financing dan pembiayaan berkelanjutan berpotensi menjadi sumber dana alternatif, terutama bagi kegiatan peremajaan yang memenuhi standar keberlanjutan, produktivitas, ketertelusuran, dan praktik perkebunan yang baik.
Kendala berikutnya adalah legalitas lahan dan hak atas lahan kebun. Status lahan kebun yang ilegal akan menghambat petani memperoleh sertifikasi ISPO, mengakses PSR, maupun mendapatkan pembiayaan perbankan. Tanpa kepastian atas aset yang dikelolanya, petani sulit menjadikan kebun sebagai basis investasi dan sumber pembiayaan jangka panjang. Karena itu, penyelesaian legalitas lahan harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda kemerdekaan ekonomi petani, bukan sekadar urusan administrasi pertanahan.
Setelah 45 tahun, peran petani perlu dipertegas bukan sekadar penerima manfaat pembangunan perkebunan. Mereka adalah aktor ekonomi strategis yang menopang produksi CPO, menggerakkan ekonomi pedesaan, menyediakan bahan baku industri pangan dan energi, serta berkontribusi terhadap ekspor dan penerimaan negara. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki petani.
Keberhasilan pembangunan sawit rakyat harus diukur pula dari berapa banyak petani yang memiliki kepastian legalitas kebun, luas kebun yang berhasil diremajakan, tingkat produktivitas, pilihan pasar TBS, kekuatan kelembagaan petani, dan porsi nilai tambah yang dapat dinikmati petani
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
