sawitsetara.co - Program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) terus menunjukkan perkembangan positif. PT Pertamina Patra Niaga mencatat sebanyak 82 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia kini telah menyediakan B50 sejak implementasi kebijakan tersebut dimulai pada 1 Juli 2026.
Pencapaian ini menjadi langkah penting dalam mendukung program pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan biodiesel berbahan baku minyak sawit. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, implementasi B50 juga diyakini akan memperbesar penyerapan minyak sawit dalam negeri sehingga memberikan dampak positif bagi industri dan petani sawit.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengatakan proses transisi menuju penggunaan penuh B50 masih berlangsung karena pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di tangki penyimpanan SPBU.
“Sejak 1 Juli hingga saat ini, sebanyak 82 persen SPBU Pertamina di Indonesia sudah menyediakan B50. Sisanya masih dalam proses penyelesaian stok B40 sesuai masa transisi yang diberikan pemerintah,” ujarnya dalam program Coffee Morning CNBC Indonesia, Selasa (28/7/2026).
Pertamina menargetkan seluruh jaringan SPBU di Indonesia telah menyediakan B50 secara penuh pada September 2026 atau sebelum berakhirnya kuartal ketiga tahun ini.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina juga menjamin kualitas B50 yang dipasarkan kepada masyarakat. Sebelum didistribusikan ke SPBU, produk tersebut telah melalui serangkaian pengujian laboratorium, uji operasional pada berbagai jenis kendaraan hingga alat berat, serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Lemigas.
Menurut Taufik, pengawasan kualitas dilakukan melalui pengujian terhadap 14 parameter sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap performa maupun keamanan penggunaan B50.
Implementasi B50 sendiri memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen pada minyak solar yang pembiayaannya didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, hingga badan usaha penyalur untuk menerapkan standar mutu biodiesel sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi ekonomi, penerapan B50 diproyeksikan memberikan manfaat yang signifikan. Kementerian ESDM memperkirakan kebijakan ini mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun setiap tahun akibat berkurangnya impor solar.
Di saat yang sama, hilirisasi sawit melalui program B50 diperkirakan menciptakan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) sebesar Rp23,49 triliun per tahun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta meningkatkan kebutuhan biodiesel atau fatty acid methyl ester (FAME) menjadi 16,7–18 juta kiloliter per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, konsumsi CPO domestik diperkirakan mencapai 15,2–16,3 juta ton per tahun. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan B50 juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton per tahun.
Dengan semakin luasnya distribusi B50 di SPBU, pemerintah berharap transformasi energi berbasis sawit dapat berjalan optimal sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan nasional, memperkuat kesejahteraan petani sawit, dan mempercepat terwujudnya kemandirian energi Indonesia.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
