
sawitsetara.co - JAYAPURA — Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKASINDO) Papua terus menggenjot persiapan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2026. Dari total 3.000 hektare yang telah disetujui pemerintah pusat, tahap awal ditargetkan seluas 1.000 hektare di Kabupaten Keerom.
Ketua Dewan Pakar DPW APKASINDO Papua sekaligus Wakil Ketua Bidang Kemitraan dan Percepatan PSR, Ir. Terry T. Ansanay, SP, MM, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, serta petani sawit setempat untuk memastikan kesiapan program tersebut.
“Rapat itu membahas rencana kontrak kerja sama untuk pelaksanaan PSR seluas 3.000 hektare yang telah disetujui Kementerian Pertanian. Namun untuk tahap awal tahun 2026, targetnya sekitar 1.000 hektare terlebih dahulu,” kata Terry saat dihubungi sawitsetara.co, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, lokasi replanting difokuskan pada kebun petani sawit di Kabupaten Keerom. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (7/3/2026) tersebut, APKASINDO meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten agar seluruh persiapan teknis maupun administrasi dapat segera diselesaikan.
“Pada prinsipnya pihak provinsi dan kabupaten mendukung program ini dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi prosesnya agar bisa berjalan,” ujar Anggota Bidang Kemitraan, Koperasi dan Hubungan Kerjasama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO ini.
Terry menjelaskan bahwa kontrak kerja sama untuk pelaksanaan program tersebut saat ini sedang diproses di tingkat pusat. Dengan adanya persetujuan tersebut, diharapkan tahapan implementasi PSR di Papua dapat segera dimulai.
Ia menambahkan bahwa PSR menjadi harapan besar bagi petani sawit di Keerom untuk meningkatkan produktivitas kebun yang saat ini banyak yang sudah tua dan tidak lagi optimal.
“Program ini sangat penting bagi petani karena produktivitas kebun mereka sudah menurun. Dengan peremajaan, diharapkan hasilnya bisa meningkat dan kesejahteraan petani juga membaik,” jelasnya.
APKASINDO Papua berharap proses administrasi dan teknis dapat berjalan lancar sehingga target awal 1.000 hektare pada 2026 bisa segera terealisasi.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *