APKASINDO Usulkan Sertifikasi ISPO Berjenjang Bukan Absolut, Agar Petani Sawit Bisa Naik Kelas Bertahap

sawitsetara.co – PEKANBARU — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengusulkan perubahan pendekatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi perkebunan rakyat. Usulan tersebut muncul menyusul terbitnya surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor B-5333/SM.210/E.6/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 tentang Pemberlakuan Penilaian Wajib Rantai Pasok.

Surat tersebut memuat ketentuan minimal 30 persen pasokan tandan buah segar (TBS) pabrik kelapa sawit harus berasal dari kebun yang telah bersertifikat ISPO. Ketentuan ini menjadi perhatian APKASINDO karena capaian sertifikasi perkebunan rakyat masih sangat rendah.

Ketua Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO, Dr. Riyadi Mustofa, SE, M.Si, C.EIA, mengatakan penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi perkebunan rakyat. Menurut dia, petani masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.

Hingga Oktober 2025, luas perkebunan sawit rakyat yang telah tersertifikasi ISPO baru mencapai sekitar 1,1 persen. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 70 ribu hektare dari total 6,87 juta hektare perkebunan sawit rakyat.

“Yang pertama, kalau kita lihat perjalanan dari perkebunan kelapa sawit rakyat yang tersertifikasi ISPO per Oktober 2025 hanya masih sebesar 1,1 persen saja. Artinya, ini juga perjalanan yang sangat lambat untuk proses sertifikasi ISPO. Sejak 2011 sampai 2025, baru sekitar 1,1 persen dari total perkebunan sawit rakyat yang tersertifikasi,” kata Dr. Riyadi.

Rendahnya capaian tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika pemerintah mulai memberlakukan penilaian wajib rantai pasok dengan ketentuan minimal 30 persen pasokan TBS pabrik harus berasal dari kebun ISPO.

Dr. Riyadi menilai persoalan utama bukan hanya terletak pada kewajiban sertifikasi, tetapi juga pendekatan yang digunakan untuk mendorong petani memenuhi standar keberlanjutan. Seperti diketahui, terdapat lima prinsip dan kriteria ISPO petani, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; peningkatan usaha secara berkelanjutan, penerapan transparansi; pengelolaan lingkungan hidup, sda, dan keanekaragaman hayati; dan Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP).

Dr. Dr. Riyadi mengatakan, apabila seluruh persyaratan diterapkan secara mutlak, banyak pekebun rakyat berpotensi kesulitan memperoleh sertifikat. Karena itu, APKASINDO menawarkan konsep sertifikasi ISPO berjenjang. Gagasan tersebut merujuk pada penelitian atau disertasi Dr. Eko Jaya Siallagan, Wakil Sekretaris Jenderal II DPP APKASINDO.

“Dalam proses sertifikasi ISPO, apabila ditetapkan lima kriteria, maka akan sulit sekali semua petani atau kebun rakyat tersertifikasi ISPO. Karena itu, merujuk penelitian Dr. Eko Jaya Siallagan, sebaiknya ISPO jangan absolut lagi, tetapi relatif. Artinya, petani diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan secara bertahap,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sistem sertifikasi yang bersifat absolut mengharuskan petani memenuhi seluruh standar sebelum mendapatkan pengakuan. Kondisi tersebut ibarat menaiki tangga tinggi tanpa memiliki tahapan untuk mencapai puncaknya.

Sebaliknya, sistem berjenjang memberikan kesempatan kepada petani untuk memenuhi standar secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, pekebun yang belum mampu mencapai seluruh persyaratan tetap memiliki kesempatan memulai proses sertifikasi.

Dalam usulan APKASINDO, terdapat lima tingkatan sertifikasi, yakni Iron, Bronze, Silver, Gold, dan Platinum. Petani dapat memulai dari tingkatan paling dasar, kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan kebun hingga mencapai tingkat tertinggi. Dr. Riyadi mengibaratkan sistem tersebut seperti akreditasi perguruan tinggi. Institusi pendidikan dapat memulai dari status akreditasi awal, kemudian meningkatkan kualitas hingga memperoleh predikat unggul.

Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menilai pendekatan tersebut dapat membuka akses sertifikasi bagi lebih banyak pekebun. Menurut dia, petani perlu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu masuk dalam sistem sertifikasi ISPO.

“Jadi, ada lima cluster. Yang paling rendah itu Iron, Bronze, lanjut ke Silver, Gold, dan Platinum. Yang penting petani tersertifikasi ISPO terlebih dahulu. Apakah dia Bronze, Silver, Gold, atau Platinum, itu adalah tingkatannya. Dengan harapan, mereka bisa naik kelas kemudian,” kata Dr. Gulat.

Dr. Gulat mengusulkan agar setiap tingkatan sertifikasi diberikan masa lima tahun. Dalam periode tersebut, petani diharapkan melakukan pembenahan dan meningkatkan kelas sertifikasinya. Dia mencontohkan, kelompok tani yang memperoleh sertifikasi Bronze harus memiliki target untuk naik ke Silver dalam lima tahun berikutnya. Proses peningkatan tersebut berlanjut hingga mencapai Gold dan Platinum.

Menurut Dr. Gulat, pendekatan ini berpotensi mendorong lebih banyak petani masuk ke dalam sistem sertifikasi. Dia bahkan memperkirakan lebih dari 70 persen petani sawit dapat masuk pada tingkatan Bronze apabila konsep tersebut diterapkan.

“Setiap perolehan sertifikasi diberikan waktu lima tahun, sehingga petani harus naik kelas. Misalnya, kelompok tani sudah mendapatkan sertifikasi Bronze, maka lima tahun ke depan harus berupaya meningkatkan menjadi Silver. Dengan sistem seperti ini, saya pikir lebih dari 70 persen petani sawit bisa masuk dalam sertifikasi ISPO pada tingkatan Bronze,” ujarnya.

Dr. Gulat menilai gagasan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan sertifikasi ISPO. Terlebih, kebijakan penilaian wajib rantai pasok telah menetapkan persentase minimal pasokan TBS yang harus berasal dari kebun bersertifikat.

APKASINDO berharap pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut dalam evaluasi kebijakan sertifikasi. Organisasi petani itu juga mendorong Kementerian Pertanian agar memberikan ruang bagi petani meningkatkan standar keberlanjutan sesuai kemampuan dan kondisi perkebunannya.