BPDP: Kampanye Negatif Sawit Berkaitan dengan Persaingan Minyak Nabati Global

sawitsetara.co - PANGKALAN BUN – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menilai kampanye negatif yang terus menyasar industri kelapa sawit Indonesia di pasar internasional tidak semata-mata dipicu isu lingkungan. Lembaga tersebut melihat narasi negatif terhadap sawit juga berkaitan dengan persaingan bisnis minyak nabati di tingkat global.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan produktivitas kelapa sawit yang jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lain menjadikan sawit sebagai pesaing kuat di pasar dunia. Kondisi itu, menurut dia, memicu munculnya berbagai kampanye yang membentuk citra negatif terhadap sawit Indonesia.

“Masih terdapat kampanye negatif terkait dengan sawit Indonesia. Kalau di luar negeri itu kampanyenya mungkin karena salah satu terkait dengan persaingan,” kata Zaid dalam media briefing di Hotel Mercure Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Rabu (29/7/2026).

Ia menuturkan kelapa sawit memiliki keunggulan sebagai bahan baku minyak nabati, termasuk untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Karena itu, menurut dia, sawit dipandang sebagai kompetitor potensial bagi minyak nabati lain di pasar global.

“Jadi image-nya dibuat, dikesankan ada kampanye-kampanye negatif,” ujarnya.

Zaid menjelaskan produktivitas sawit mencapai sekitar 4 ton minyak per hektare. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kedelai yang hanya menghasilkan sekitar 0,4 ton minyak per hektare maupun bunga matahari sekitar 0,6 ton per hektare.

Dengan tingkat produktivitas tersebut, BPDP menyebut kelapa sawit sebagai the most land efficient vegetable oil crop, yakni tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien dalam penggunaan lahan. Artinya, kebutuhan minyak nabati dunia dapat dipenuhi dengan areal yang lebih kecil dibandingkan komoditas sejenis.

Meski demikian, Zaid mengakui industri sawit nasional masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di dalam negeri. Tantangan tersebut meliputi peningkatan produktivitas pekebun swadaya, penyelesaian legalitas lahan, hingga pemenuhan tuntutan praktik perkebunan berkelanjutan dan pengembangan energi bersih.

Menurut dia, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, lembaga riset, media, serta pekebun.

“Semua tantangan-tantangan tersebut tidak mungkin dijawab hanya oleh satu pihak. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, lembaga riset, media, dan tentu saja para pekebun yang memang perlu kita perhatikan secara terus-menerus,” kata Zaid.