sawitsetara.co – JAKARTA – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli mengambil langkah proaktif demi keberlanjutan sektor kelapa sawit di daerahnya. Pada Selasa (4/11) lalu, ia memimpin rombongan dalam pertemuan penting dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta.
Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memaparkan potensi dan kebutuhan pengembangan perkebunan di Kabupaten Siak, Riau. Pertemuan ini menjadi krusial dalam memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan BPDP, khususnya dalam mendukung perkebunan kelapa sawit rakyat.
Afni menekankan bahwa mayoritas lahan sawit di Siak, yaitu 63,6 persen, dimiliki oleh rakyat, dengan luas mencapai 229.974 hektar. Sementara itu, perkebunan swasta mencakup 33,7 persen dan milik negara 2,7 persen.
“Data ini menunjukkan pentingnya dukungan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Siak,” kata Afni pada Kamis (6/11/2025), seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id.
Afni melanjutkan bahwa program PSR di Siak telah terealisasi seluas 5.184 hektar dengan nilai bantuan sekitar Rp137,5 miliar, melibatkan 2.105 pekebun yang tergabung dalam 34 kelembagaan di 5 kecamatan. Tahun ini, program peremajaan yang sedang berjalan di Siak seluas 1.200 hektare.
“Sementara untuk tahun 2026, Pemkab Siak mengusulkan tambahan 1.085 hektare di 8 desa dan 6 kecamatan,” jelasnya
Bupati Afni menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana (sapras) pendukung perkebunan menjadi prioritas utama Pemkab Siak untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat.
Program BPDP yang telah direalisasikan pada 2023–2024 terbukti berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Realisasi anggaran BPDP untuk sarana dan prasarana tersebut mencapai Rp11,5 miliar, termasuk peningkatan jalan kebun dan akses ke jalan umum, serta pengadaan alat transportasi.
Lebih lanjut, Bupati Afni berharap agar pada 2026, usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani dan keluarga pekebun juga dapat direalisasikan. Bentuk kegiatan yang diusulkan meliputi pelatihan budidaya, panen dan pascapanen, implementasi ISPO, pembuatan pupuk organik, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, serta pelatihan lain yang relevan dengan peningkatan kapasitas petani.
“Dalam bidang pengembangan SDM, Pemkab Siak juga mengusulkan 12 jenis pelatihan untuk 743 peserta pada tahun 2026, terdiri dari pekebun, penyuluh, pengurus kelembagaan, dan ASN pendamping. Program ini akan terintegrasi dengan Beasiswa Anak Petani Sawit yang diinisiasi BPDP,” ujarnya.
Dukungan Beasiswa dan Regenerasi
Pada 2025, dari 332 pendaftar, sebanyak 211 peserta telah diterima dalam program beasiswa. Dengan jumlah 27.009 kepala keluarga pekebun sawit di Siak, Pemkab berharap kuota beasiswa dapat ditingkatkan guna memperkuat regenerasi tenaga ahli di sektor perkebunan.
“Kami ingin anak-anak petani sawit di Siak bisa menempuh pendidikan tinggi dan kembali membangun daerahnya dengan ilmu yang mereka peroleh. Ini investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi rakyat,” ujar Bupati Afni.
Pihak BPDP, yang diwakili oleh Adi Sucipto, Pejabat Pembuat Komitmen, menyambut positif paparan dan usulan Pemkab Siak. BPDP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan daerah penghasil komoditas perkebunan, termasuk Siak, dalam rangka mengoptimalkan berbagai program pendanaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemkab Siak dalam memperkuat kelembagaan petani dan menyiapkan usulan PSR serta sarpras secara lengkap dan sesuai regulasi. Sinergi ini penting agar program BPDPKS dapat berjalan efektif di daerah,” ujar Cipto.
BPDP juga menegaskan bahwa program PSR dan sarpras yang mereka danai bertujuan meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan, sekaligus mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat.
Selain PSR, BPDPKS juga membuka peluang dukungan di bidang pengembangan SDM perkebunan, penelitian dan hilirisasi, serta promosi produk sawit berkelanjutan.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, kami yakin pelaksanaan PSR di Siak dapat menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola sawit rakyat yang produktif, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
