DBH Sawit Gorontalo Belum Cair, Masih Tertahan Reviu Kementerian dan Perbaikan Dokumen

sawitsetara.co - GORONTALO – Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Provinsi Gorontalo masih belum dapat dilakukan. Pemerintah daerah menyatakan prosesnya masih berada pada tahap reviu oleh sejumlah kementerian, sementara beberapa kabupaten masih diminta menyempurnakan dokumen usulan.

Perencana Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Nur Ayin Tuna, mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat belum menyelesaikan tahapan reviu yang menjadi syarat sebelum dana dapat disalurkan.

"Baru sampai pada tahapan reviu dari kementerian dan lembaga terkait," kata Nur Ayin di Gorontalo, Senin (27/7/2026).

Menurut dia, proses reviu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pertanian.

Di sisi lain, tidak semua pemerintah kabupaten telah merampungkan dokumen yang dipersyaratkan. Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara, misalnya, masih melakukan perbaikan terhadap dokumen usulan yang diajukan kepada pemerintah pusat.

Meski tahapan reviu masih berlangsung, pemerintah provinsi mengaku belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan DBH sawit.

"Belum ada informasi terkait penyaluran," ujar Nur Ayin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terakhir berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo sekitar dua pekan lalu untuk membahas perkembangan proses pengajuan DBH sawit tersebut.

DBH sawit merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan negara di sektor perkebunan kelapa sawit. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan daerah serta membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah Provinsi Gorontalo kini masih menunggu selesainya proses reviu oleh kementerian dan lembaga terkait, sekaligus penyempurnaan dokumen dari pemerintah kabupaten, sebelum penyaluran DBH sawit dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.