sawitsetara.co - TOKYO – Dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti potensi besar Indonesia dalam energi terbarukan lainnya, seperti panas bumi, serta pengembangan bahan bakar nabati.
Indonesia memiliki salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia dan tengah mempercepat produksi bahan bakar berbasis kelapa sawit, termasuk peningkatan campuran biodiesel dari 40 persen (B40) menjadi 50 persen (B50) , serta pengembangan bahan bakar berbasis etanol dan berbagai komoditas nabati lainnya.
"Dengan upaya-upaya ini, kita akan berada dalam posisi yang aman untuk menghadapi ketidakpastian apa pun yang ada," tutur Presiden Prabowo.
Menyoroti dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga hubungan ekonomi yang rasional di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks.
"Saat ini kita hidup dalam lingkungan global yang berbeda, penuh risiko, penuh ketidakpastian. Mempertahankan hubungan ekonomi yang rasional sangatlah penting," kata Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo pun menegaskan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan karakter ekonomi terbuka untuk melakukan perdagangan dan kemitraan internasional.
Oleh karena itu, Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip persahabatan seluas-luasnya.
Sehingga dalam hal ini, di tengah upaya global mengurangi ketergantungan pada energi fosil, Indonesia mulai mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensinya melimpah, mulai dari minyak nabati berbasis kelapa sawit hingga tenaga surya. Pemerintah menilai pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut perlu dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih.
Rencananya pemerintah Indonesia berencana menyetop impor solar mulai tahun 2026, seiring dengan rencana penerapan program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada semester II tahun tersebut.
Harapannya dengan beralih ke B50, Indonesia tidak lagi akan mengimpor solar. Saat ini, kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 4,9 juta kiloliter yang masih harus dipenuhi melalui impor.
“Jadi, kalau kita konversi ke B50, itu kita sudah tidak impor lagi, devisa kita berapa yang kita tahan,” jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian ini, sebut Bahlil, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor Solar pada tahun 2026. Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2026, untuk kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.
Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.
Optimisme bebas impor Solar di tahun 2026, sambung Bahlil, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.
"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," harap Bahlil.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
