Dirjenbun Tampung Kendala Pengajuan PSR Jalur Kemitraan

sawitsetara.co - BOGOR - Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) menegaskan komitmennya dalam memperbaiki proses pengajuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), khususnya melalui jalur kemitraan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Ditjenbun, Togu Saragih, dalam kegiatan sosialisasi PSR kemitraan tahun 2026.

Dalam paparannya, Togu menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung berbagai kendala yang dihadapi para pekebun maupun kelembagaan dalam proses pengajuan PSR melalui pola kemitraan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat realisasi program sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif.

“Kami akan menampung berbagai kendala yang dihadapi dalam pengajuan PSR jalur kemitraan, agar ke depan prosesnya bisa lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Togu.

Program PSR sendiri merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Berdasarkan data Ditjenbun, potensi PSR mencapai 2,8 juta hektare dari total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 6,94 juta hektare . Melalui pola kemitraan, pekebun didorong untuk bekerja sama dengan perusahaan perkebunan sebagai mitra dalam aspek teknis, pembiayaan, hingga pemasaran.

Wakil Ketua Umum II APKASINDO, Ir. Yunus, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa jalur kemitraan diharapkan mampu mempercepat capaian program PSR nasional. Ia juga menekankan peran lembaga pendukung seperti Sucofindo dalam membantu akselerasi proses pengajuan.

“PSR jalur kemitraan ini kita harapkan bisa mempercepat capaian PSR nasional. Sucofindo diharapkan dapat mengakselerasi pengajuan PSR jalur kemitraan. Bahkan melalui jalur ini, APKASINDO telah berhasil memitrakan petani dan perusahaan hingga generasi kedua,” ujarnya.

Namun demikian, Yunus juga menyoroti masih adanya kendala dalam proses pencairan dana. Ia menyebutkan bahwa beberapa kelembagaan pekebun mengalami keterlambatan, meskipun telah menyelesaikan tahapan administrasi.

“Ada lembaga pekebun yang sudah tanda tangan tiga pihak, tetapi dananya belum juga masuk. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Lebih lanjuta Ia menegaskan bahwa keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) komersial menjadi masa depan bagi petani sawit Indonesia, khususnya petani swadaya.

“PKS komersial adalah masa depan petani sawit Indonesia, terutama petani swadaya atau mandiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini mayoritas petani sawit merupakan petani swadaya, dengan porsi mencapai sekitar 93 persen dari total luas kebun, sementara petani yang bermitra hanya sekitar 6,8 persen. Oleh karena itu, menurutnya, pola kemitraan yang sehat harus terus dijaga dan dikembangkan.

“Jadi jangan disamakan dengan PKS konvensional (inti plasma). Rawatlah kemitraan yang sudah terjalin dengan baik,” ujarnya.

Yunus juga menambahkan bahwa tidak ada yang salah dengan keberadaan dua skema PKS yang ada saat ini. Ia menjelaskan bahwa PKS komersial memiliki izin dari Kementerian Perindustrian, sedangkan PKS inti plasma berada di bawah Kementerian Pertanian.

Dengan adanya forum sosialisasi ini, pemerintah bersama asosiasi petani berharap dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, sekaligus mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat guna meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit nasional.