
sawitsetara.co - JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Satgas Pangan Polri bertindak tegas. Permintaan itu ditujukan kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit atau PKS.
Sultan menyoroti pembelian tandan buah segar atau TBS di daerah. Ia menilai harga pembelian TBS masih merugikan petani sawit. Sejumlah PKS disebut membeli TBS di bawah harga acuan pemerintah daerah.
Menurut Sultan, tindakan itu tidak dapat dibenarkan pelaku industri sawit. Apalagi, pemerintah sedang berupaya menahan penurunan harga TBS nasional.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah melalui kementerian pertanian menahan laju anjloknya harga TBS di daerah. Pelaku Usaha PKS tidak memiliki cukup alasan untuk secara sepihak menurunkan harga TBS di tingkat petani,” ujar Sultan, Kamis (28/5/2026).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu juga menyoroti kebijakan ekspor satu pintu. Ia meminta pelaku industri tidak bereaksi berlebihan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Sultan, pembentukan PT DSI justru menguntungkan industri sawit nasional. Ia menilai kebijakan itu dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
“Pembentukan PT DSI justru harus dimaknai sebagai upaya peningkatan posisi tawar produk sawit Indonesia di pasar global sekaligus momentum memperkuat tata kelola ekspor sawit,” katanya.
Sultan mengatakan Indonesia merupakan produsen crude palm oil atau CPO terbesar. Namun, Indonesia dinilai belum memiliki kendali penuh terhadap harga global.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola ekspor sawit nasional. Ia berharap seluruh pelaku industri mendukung pembentukan badan ekspor PT DSI. Menurut dia, dukungan industri penting menjaga stabilitas perdagangan sawit nasional.
“Sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi price maker produk turunan sawit dunia. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan dan kerjasama pelaku industri PKS secara konsoldatif,” ujar Sultan.
Sultan mengakui industri PKS berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Industri sawit juga menyerap banyak tenaga kerja di berbagai wilayah.
Meski begitu, Sultan meminta kepentingan petani tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta Satgas Pangan mengawasi pembelian TBS secara ketat di lapangan. Pengawasan diperlukan agar harga TBS tetap sesuai ketetapan pemerintah daerah.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *