DPN: Keberhasilan B50 Bergantung Pada Sektor Hulu

sawitsetara.co – JAKARTA – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar audiensi terkait strategi peningkatan produktivitas kelapa sawit guna mendukung implementasi program B50 (50% berbahan baku kelapa sawit). Pertemuan ini dipimpin Deputi Geoekonomi DPN Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. dan dihadiri oleh unsur pemerintah, pelaku industri, lembaga riset, dan pemangku kepentingan sektor sawit serta Tenaga Ahli DPN.

Dalam pertemuan tersebut, DPN menekankan bahwa keberhasilan program B50 sangat bergantung pada kesiapan sektor hulu, terutama peningkatan produktivitas perkebunan sawit nasional melalui penggunaan benih unggul, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan riset, serta dukungan pembiayaan dan regulasi.

Selain itu, dalam audiensi juga membahas pentingnya pengawasan distribusi bibit sawit berkualitas dan pemanfaatan teknologi DNA untuk memastikan kemurnian benih guna meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) nasional secara berkelanjutan.

Melalui sinergi antar kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan lembaga riset, implementasi program B50 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penggunaan benih unggul, percepatan peremajaan sawit rakyat, pemanfaatan teknologi DNA, serta sinergi antar kementerian/lembaga dan pelaku industri.

Lebih lanjut terkait dengan B50, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan penahapan implementasi mandatori biofuel, termasuk penguatan pemanfaatan B50 sebagai bagian dari strategi besar menuju ketahanan energi dan transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa bahan bakar nabati memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Selain itu, pemanfaatannya turut mendorong peningkatan bauran energi terbarukan, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung pertumbuhan industri berbasis sumber daya domestik, sekaligus menekan emisi di sektor energi.

Eniya menjelaskan, penguatan kebijakan ini dirancang agar implementasi mandatori biofuel dapat berlangsung secara konsisten, namun tetap adaptif terhadap kesiapan nasional. Dengan demikian, setiap tahapan pemanfaatan, termasuk B50, dapat diterapkan secara realistis sesuai kapasitas bahan baku, infrastruktur, pembiayaan, dan kesiapan sektor pengguna.

"Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kita ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri," jelas Eniya