Erro Kusnara Minta Pengurus APKASINDO Perkuat Perjuangan untuk Petani Sawit

sawitsetara.co - JAKARTA - Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, mengingatkan pengurus organisasi agar tidak sekadar bangga menduduki jabatan. Ia meminta seluruh pengurus membuktikan kontribusinya melalui kerja nyata untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit.

Pesan itu disampaikan Erro saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASINDO di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia menyoroti perlunya penguatan koordinasi pengurus wilayah dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.

“Keberadaan pengurus di setiap tingkatan harus memberikan manfaat bagi petani. Jabatan dalam organisasi bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab untuk menghimpun aspirasi dan mendorong penyelesaian persoalan pekebun,” katanya.

Erro menilai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO perlu lebih aktif membangun komunikasi dengan gubernur, kepolisian daerah, serta unsur TNI di wilayah masing-masing.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyampaikan persoalan petani sekaligus mendorong penyelesaian melalui kebijakan pemerintah daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Menurut Erro, pengurus wilayah tidak seharusnya hanya menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mereka harus mampu mengambil inisiatif sesuai kewenangan dan persoalan yang dihadapi petani di daerah.

“DPW memiliki peran strategis untuk menerjemahkan agenda DPP menjadi langkah konkret di tingkat provinsi. Pengurus wilayah perlu memahami karakteristik persoalan petani di daerah masing-masing agar advokasi organisasi berjalan efektif,” katanya.

Sementara itu, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten dan kota harus lebih dekat dengan persoalan di lapangan. Mereka perlu membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, kepolisian resor, dan pemangku kepentingan setempat.

Erro mencontohkan persoalan pemotongan harga TBS atau penetapan harga yang tidak sesuai ketentuan. Menurut dia, DPD perlu menghimpun laporan petani dan menyampaikannya kepada DPW untuk diteruskan kepada DPP.

Dengan mekanisme tersebut, persoalan yang terjadi di tingkat kebun dapat menjadi bahan advokasi organisasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Ia menegaskan, pembagian peran antara DPP, DPW, dan DPD harus berjalan secara terkoordinasi. Setiap tingkatan memiliki ruang kerja berbeda, tetapi seluruhnya harus berorientasi pada kepentingan petani sawit.

Arahan Erro juga menekankan pentingnya mengubah konsolidasi organisasi menjadi tindakan nyata. Menurut dia, keberhasilan APKASINDO tidak cukup diukur dari luasnya jaringan kepengurusan, tetapi juga dari kemampuan organisasi membantu menyelesaikan persoalan anggotanya.

Rakernas APKASINDO tersebut dihadiri Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO.; Sekretaris Jenderal Dr. Djono A. Burhan; serta Dewan Pembina Prof. Agus Pakpahan. Para ketua DPW dan DPD APKASINDO dari berbagai daerah di Indonesia juga menghadiri kegiatan tersebut.

Forum ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan program kerja dan resolusi petani sawit untuk 2027. Resolusi tersebut diharapkan merangkum persoalan pekebun dan menjadi bahan penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

Erro berharap seluruh pengurus menjalankan tanggung jawab sesuai tingkatannya. Dengan koordinasi yang kuat dan kerja nyata, APKASINDO diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan petani hingga ke tingkat daerah.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh pengurus menjaga semangat perjuangan untuk memajukan petani sawit. “Pantang mundur, majukan petani sawit. APKASINDO menuju kejayaan,” demikian pesan Erro melalui pantun penutup.